Ex-PNS yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pensiunan-Perjan Pegadaian (FP3-Perjan Pegadaian) yang nasibnya sebagai pensiunan masih terlunta-lunta hingga hari ini, melakukan aksi longmarch dari Patung Kuda Jalan MH Thamrin menuju depan Istana Merdeka dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI) pada Rabu (25/10). Ada sekitar 100 orang ex-PNS Perjan Pegadaian perwakilan dari beberapa wilayah di Indonesia yang berpartisipasi

Siaran Pers Nomor: 1205/SK RILIS/X/2017 Aksi Long March AMT Pertamina mendapatkan penghadangan dari Polres Bekasi dan Polresta Bekasi yang berada di bawah lingkup Polda Metro Jaya. Penghadangan tersebut dilakukan ketika rombongan buruh AMT memasuki wilayah Cikarang, Tambun, dan Kota Bekasi di tanggal 16 – 18 Oktober 2017. Penghadangan tersebut mengakibatkan peserta aksi kesulitan melanjutkan long

Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information about the torture and forced confession of Mr. Aris Winata Saputra and Mr. Bihin Charles, committed by police officers of the Jakarta Metropolitan Police office (Polda Metro Jaya). Mr. Bihin Charles works as a courier at Soekarno Hatta International Airport, whereas Mr. Aris Winata

Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information from Jakarta Legal Aid (LBH Jakarta) regarding torture committed by police officers of the Jakarta Metropolitan Police (Polda Metro Jaya). Mr. Herianto was accused and charged of motorcycle theft without proper investigation. The police officers forced him to confess that he knew Mr. Ceper,

Senin, 29 Mei 2017, sidang perkara Herianto, Aris dan Bihin terkait dugaan aparat Polda Metro Jaya yang melakukan tindakan melawan prosedur dalam proses penyidikan dibuka dengan ketidakhadiran pihak Termohon, Polda Metro Jaya. “Karena termohon dari Polda Metro Jaya tidak hadir dalam persidangan hari ini, kita tunda sampai minggu depan”, tungkas Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta

Sebanyak 3.300 Eks. PNS Pegadaian yang diberhentikan dengan hormat oleh Menteri keuangan pada tahun 1991 hingga kini belum Mendapatkan SK Pensiun serta hak-hak nya yang diberhentikan sebagai PNS. Mereka membentuk Forum Perjuangan Pensiunan (FP3) Perjan Pegadaian dan melakukan konferensi pers di LBH Jakarta untuk mendesak Menteri Keuangan memenuhi hak mereka(16/3). Pemberhentian dengan hormat ini bermula

Analisa Hukum[1] Terhadap Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tanggal 16 Januari 2017   Menyikapi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016,  Tanggal 16 Januari 2017 Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengeluarkan  Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/4 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa

Pendapat Hukum [ LEGAL OPINION] TENTANG PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 PK/TUN/2016 DAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 660.1/30 TAHUN 2016 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PENAMBANGAN BAHAN BAKU SEMEN DAN PEMBANGUNAN SERTA PENGOPERASIAN PABRIK SEMEN PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK DI KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA TENGAH 2017 [ Koalisi Akademisi

Pasal 22 ayat (1) UU 32/2009 – AMDAL Pasal 36 ayat (2) UU 32/2009 – Surat Kelayakan Lingkungan Pasal 36 ayat 1 dan Pasal 41 UU 32/2009 – Izin Lingkungan Pasal 40 UU 32/2009 – Izin Lain   Putusan PK; Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17