Tepat pada peringatan Hari Anti Hukuman Mati 10 Oktober 2018, Koalisi Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) yang terdiri dari Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LBH Pers, dan Human Right Working Group (HRWG), melakukan Screening
Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati. HATI juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan penolakan praktik hukuman mati. Hal tersebut disampaikan dalam rangka hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Oktober. Koalisi Hapus Hukuman Mati (HATI) terdiri dari Komisi
Kondisi Memprihatinkan dan Tidak Manusiawi yang Dialami Terpidana Mati Harus Menjadi Perhatian Pemerintah Indonesia Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (HATI) dalam rangka memperingati Hari Anti Hukuman Mati Sedunia yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Oktober menyerukan Pemerintah Indonesia agar segera mengakhiri praktik hukuman mati serta mengajak masyarakat untuk lebih kritis dan terlibat aktif dalam mengampanyekan
Selasa, 25 September 2018 keluarga korban extra judicial killing bersama LBH Jakarta melaporkan kasusnya ke Divisi Propam Polri. Pelaporan ini dilakukan guna mengusut pelaku penembakan karena dinilai telah melanggar prosedur penggunaan senjata api. “Tentu kita melaporkan kasus ini ke Propam untuk diusut secara etik dan tidak menutup kemungkinan jika nanti pada pemeriksaanya ternyata dinyatakan masuk
Operasi Kewilayahan Mandiri Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi jelang perhelatan Asian Games 2018 lalu telah menimbulkan banyak korban. 5 (lima) dari 15 (lima belas) korban telah melaporkan kasusnya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Latar yang menjadi banyaknya laporan tersebut adalah kejanggalan yang terjadi dalam penembakan terhadap korban (yang diduga melakukan kejahatan jalanan). 2 keluarga
Demi pengamanan Asian Games 2018 Kepolisian Indonesia telah menembak mati 15 orang yang “diduga” sebagai penjahat jalanan. Petinggi kepolisian mengeluarkan perintah tembak mati terhadap tersangka kriminal “kelas teri” ini. Padahal, Asian Games yang tunduk dibawah konstitusi Komite Olimpiade Internasional sejatinya bertujuan menjadikan olahraga sebagai bentuk merayakan perdamaian dan menjunjung tinggi martabat manusia. 2 Juli 2018,
Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur terkait kasus ujaran kebencian yang diputus Pengadilan Negeri Pandeglang. Alnoldy diharuskan menjalani hukuman tiga tahun penjara terkait putusan banding tersebut. Putusan ini lebih rendah dari vonis putusan sebelumnya 5 tahun penjara. Putusan Banding diputus pada hari Jumat, 13 Juli 2018 dengan dipimpin oleh Hakim
Pers Rilis Nomor : 850/SK-RILIS/VIII/2018 Andro dan Nurdin, Pengamen Korban Salah Tangkap Polda Metro Jaya Ajukan Sengketa Non Litigasi Keterlambatan Pembayaran Ganti Kerugian oleh Menteri Keuangan di Kemenkumham Andro dan Nurdin didampingi LBH Jakarta mengajukan permohonan sengketa non-litigasi peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Permohonan tersebut diajukan lantaran putusan praperadilan ganti
Sebagai upaya meningkatkan keamanan menjelang perhelatan akbar ASIAN GAMES yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus 2018 mendatang, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya melakukan operasi keamanan besar-besaran diberbagai wilayah. Salah satu sasaran utama operasi tersebut adalah para pelaku begal, penjambretan dan kejahatan jalanan lainnya yang sedang marak terjadi dan dinilai meresahkan masyarakat. Tak