Pada tanggal 9 Juli 2014 akan dilangsunghkan pemilihan Presiden Republik Indonesia. momentum politik ini sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi kalangan buruh dalam lima tahun depan. untuk memastikan Presiden baru ini untuk tidak mengekang kebebasan, serta tidak militeristik dan represif. Bercermin pengalaman politik masa lalu disektor perburuhan. Marsinah, buruh di Sidoarjo karena menuntut

Tahun ini, LBH Jakarta menerima 2 (dua) pengaduan dalam Posko Pengaduan Mayday 2014 yang telah ditutup sejak tanggal 3 Mei 2014. Pengaduan pertama berasal dari para pekerja alih daya (outsourcing) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cianjur, Jawa Barat. Pengaduan kedua berasal dari buruh namun tidak terkait langsung dengan MayDay 2014. LBH Jakarta menilai meskipun Mayday tahun

LBH Jakarta mendampingi beberapa serikat buruh yakni mendampingi massa aksi dari SEKBER BURUH yang merupakan gabungan dari beberapa aliansi buruh, mahasiswa dan masyarakat yang massanya sekitar 15.000 orang, mendampingi massa aksi dari KASBI yang diperkirakan massa aksinya sekitar 10.000 orang, mendampingi massa aksi dari GSBI yang diperkirakan massa sekitar 3000 orang serta mendampingi massa aksi

Di peringatan Mayday di tahun 2014, yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintahan SBY tidak mengurangi semangat buruh untuk menyuarakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha maupun pemerintah dan buruh pun menyuarakan untuk perubahan kesejahteraan kaum buruh. Ada ke khawatiran jika peringatan Mayday di tahun ini akan banyak buruh tidak aksi dan pelarangan aksi yang

Selasa (13/5) Serikat Buruh Berkumpul di LBH Jakarta untuk menyikapi militerisme di Pemilihan Presiden 2014. Kegiatan ini difasilitasi oleh LBH Jakarta dan Imparsial. Perwakilan serikat buruh/ pekerja yang hadir dalam kegiatan penyikapan militerisme di Pilpres 2014 yaitu Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), KSPSI, Nikeuba- KSBSI, SP. Johnson, SPSI DKI Jakarta, FSP LEM- SPSI, KSPSI-AGN. Kegiatan

Diskusi yang diadakan oleh LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa bertemakan “Buruh, Militerisme dan Pilpres 2014” ini di adakan pada hari Jumat, 09 Mei 2014 bertempat di LBH Jakarta. Adapun tujuan diadakannya diskusi ini adalah Mengingatkan kembali peristiwa yang dialami oleh Marsinah atas sikap represifitas rezim militer pada saat itu dan Pilpres yang

Satgas Outsourcing (OS) BUMN yang dibentuk tidak amanah. MENYIMPANG JAUH dari mandat yang diberikan di awalnya. Satgas OS yang dipimpin oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans ini, beranggotakan tim gabungan yang berasal dari Kementerian BUMN dan Kementrian Nakertrans. Satgas OS BUMN dibentuk dan diberi mandat guna menuntaskan permasalahan outsourcing di berbagai perusahaan BUMN. BUMN-BUMN

Dukungan sebagian kaum pekerja terhadap capres yang berlatarbelakang militer mengkhawatirkan sejumlah pihak. Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kaum pekerja harus merujuk sejarah perjuangan buruh Indonesia, terutama yang dilakukan Marsinah pada era Orde Baru. Pada masa pemerintahan yang didominasi militer itu perjuangan pekerja digerus demi kepentingan investasi. Marsinah salah satu korbannya. Poengky menjelaskan sekitar tahun

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Febi Yonesta, membeberkan sikap abai Prabowo Subianto, calon presiden Gerakan Indonesia Raya, terhadap nasib masyarakat kecil. Sikap abai itu, kata Febi, diperlihatkan pada sejumlah laporan yang diterima lembaga ini tentang diskriminasi karyawan perusahaan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. “Laporan ini kami himpun dan terus diproses secara hukum,” kata Febi saat