RILIS PERS Masalah pelanggaran hak-hak pekerja di Indonesia setiap tahun selalu terjadi, bentuk pelanggaran yang acap kali terjadi mengenai upah layak, PHK Sepihak, penyimpangan PKWT, dan praktik Outsourcing. Hal ini diperparah dengan ketentuan perundang-undangan yang tumpang tindih, lemahnya penegakan hukum, dan korupnya pejabat ketenagakerjaan. Kerap ditemukan kasus-kasus pelanggaran hak pekerja yang begitu parah dan telah berlangsung begitu lama, sehingga
Jakarta, LBH Jakarta – LBH Jakarta menyelenggarakan Karya Latih Bantuan Hukum (Kalabahu) Angkatan I untuk Buruh, Sabtu 04/10 di gedung LBH Jakarta. Acara yang mengambil tema “Memperkuat Gerakan Buruh Demi Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Sosial” tersebut diikuti 35 buruh perwakilan buruh dari 17 serikat buruh yang tersebar disekitar Jabodetabek. Pembukaan Kalabahu Buruh ini dilakukan oleh
Cikarang, LBH Jakarta—Polresta Bekasi kembali memanggil Erizal seorang karyawan PT. Karuna atas tuduhan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) pada 30 September 2014. Erizal diadukan kepada pihak kepolisian oleh Dani Yudhianto HRD PT. Karuna. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Brigadir Faber selaku Penyidik Polresta Bekasi dimulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB. Erizal
Buku ini ditulis oleh orang-orang yang memiliki pengalaman langsung dalam advokasi terhadap kasus-kasus buruh yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Para Pengacara Publik yang dibantu oleh Asisten Pengacara Publik dalam melakukan advokasi, tentu saja menginginkan jika kasus-kasus yang mereka tangani dan dinilai bisa memberikan terobosan Hukum dan inspirasi diabadikan di dalam sebuah buku.
Senin, 4 Agustus 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendeklarasikan berdirinya rumah transisi yang terbagi ke dalam 22 kelompok kerja (pokja) dengan tugas tim transisi ialah: Merancang strategi penjabaran visi misi, “nawa cita” dan janji-janji dalam kampanye yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan APBN 2015 dan
RILIS PERS No. 957/SK/LBH/VIII/2014 LAPORAN PENGADUAN THR IDUL FITRI 2014: LBH JAKARTA AKAN LAKUKAN UPAYA HUKUM ! LBH Jakarta secara resmi menutup Pengaduan THR Idul Fitri 2014 pada 24 Juli 2014 yang lalu, namun pengaduan tetap berdatangan. Hal ini karena buruh “terlalu sabar” untuk menunggu, bahkan sampai hari tepat di Hari Raya Idul Fitri dan
Pers Release No.: 919/SK/LBH/VII/2014 Setiap menjelang Lebaran/perayaan hari raya kaum buruh di Indonesia selalu dihadapkan dengan permasalahan tentang pelaksanaan THR. LBH Jakarta setiap tahunnya membuka Posko pengaduan THR bagi para pekerja/buruh yang merasa upah pembayaran THRnya tidak dibayarkan oleh pihak pemberi kerja/pengusaha, posko ini dibuka pada tanggal 13 juli 2014 sampai pada tanggal 25 juli
Pada tanggal 9 Juli nanti, Indonesia akan melaksanakan pemilihan presiden (Pilpres). Momentum Pilpres tersebut sangat penting bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi kaum buruh. Diharapkan Presiden yang terpilih menghormati dan menghargai kebebasan. Langkah itu harus diwujudkan dalam bentuk sikap penolakan dengan tidak memilih Capres yang memiliki potensi mengancam kebebasan dan hak asasi, yakni Prabowo Subianto yang
Rabu (11/6) Puluhan Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Jumisih yang merupakan Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) saat berorasi, bahwa tuntutan para buruh tersebut yaitu, 1) Meminta KPU untuk melakukan diskualifikasi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden karena merupakan Penjahat HAM. 2) Negara