Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa anggota Koalisi. Pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat Komisi III, Nusantara 2 DPR-RI. Hanya dihadiri oleh Ketua Komisi III dan Badan Keahlian

Sebanyak lebih kurang 500 mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Aksi ini mengusung tajuk Pekan Melawan yang menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota lain di Indonesia. Aksi kali ini hadir atas tidak diacuhkannya somasi yang disampaikan tujuh hari lalu oleh massa aksi

Rabu, 13 Januari 2021 pemerintah menyambangi DPR RI untuk menyerahkan Surat Presiden (Surpres) tentang Nama calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menggantikan Kapolri Idham Azis yang akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021. Surpres tersebut berisi nama calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Calon Kapolri

Pers Rilis  Tim Advokasi Untuk Demokrasi   Kamis, 30 April 2020. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) daftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden untuk Pembahasan RUU Omnibus Law bersama DPR melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  Gugatan ini dilayangkan

Rilis Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Sejak 31 Maret 2019, Presiden Jokowi sudah menetapkan situasi epidemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) status darurat kesehatan atau kejadian yang bersifat luar biasa yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Dengan demikian, status ini berlaku bagi seluruh warga negara, tidak terkecuali

Risalah Kebijakan LBH Jakarta : Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Yang Melindungi Pengguna Pinjaman Online Siaran Pers Korban Pinjaman Online semakin banyak dari hari ke hari. Sejak membuka pos pengaduan khusus korban pinjaman online November 2018, LBH Jakarta telah menerima 5093 pengaduan terkait pinjaman online. Masalah yang dialami oleh korban pun masih dalam lingkup permasalahan yang

Pernyataan Sikap 16 LBH-YBHI Belum usai persoalan seleksi Calon Pimpinan KPK, muncul agenda janggal revisi Undang Undang KPK yang digulirkan DPR dengan melanggar prosedur pembentukan peraturan perundang undangan. Revisi ini diajukan oleh 5 partai politik pendukung Presiden yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, dan PKB. Harapan masyarakat terhadap Presiden Jokowi untuk menolak Capim KPK bermasalah dan

Selasa (03/07/18), TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK DEMOKRASI kembali hadir dalam persidangan lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli. Permohonan uji materi dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)

Kuda Troya kembali bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut semakin terlihat dengan hadirnya Brigjen Aris Budiman, Direktur Penyidikan KPK, di Pansus Angket KPK yang dibentuk secara tidak wajar oleh Dewan Perwakilan rakyat. Aris Budiman melakukan pembangkangan terhadap perintah pimpinan yang tidak mengizinkannya untuk hadir dalam pansus karena sikap pimpinan KPK jelas tidak mengakui