Siaran Pers Jakarta, 12 September 2014-09-17 Wacana pembangunan 6 ruas jalan tol dimulai sejak tahun 2007 diprakarsai oleh PT. Jakarta Toll Development yang merupakan gabungan dari PT. Pembangunan Jaya dengan PT. Jakarta Development. Bahkan di tahun 2009 pun sudah disetujui untuk dimulai pembangunannya namun karena banyaknya pro dan kontra akhirnya proyek ini menguap begitu saja

Jakarta, LBH Jakarta – Gerakan Bersama (Geber) BUMN menindaklanjuti perjuangannya dengan mengadakan konferensi pers terkait penyelesaian permasalahan outsourcing di BUMN, Rabu, 17/9/2014. Konferensi pers yang diselenggarakan di gedung LBH Jakarta ini, dihadiri oleh perwakilan dari Geber BUMN dan Pengacara Publik LBH Jakarta. Secara garis besar, dalam konferensi pers ini Geber BUMN kembali menegaskan agar perusahaan

Perjuangan Warga Perumahan Pesona Mutiara Indah Desa Sriamur, Tambun Utara Bekasi mulai menemui titik terang. Proses hukum yang selama ini menghantui mereka atas dugaan tindak pidana Pasal 335 KUHP yang dilaporkan oleh pihak pengembang perumahan, telah resmi dihentikan oleh Polresta Bekasi pada tanggal 9 September 2014. Kasus ini bermula ketika pada tanggal 14 September 2013

“Membaca Pengadilan Hubungan Industrial dan Pembelajaran Kasus-Kasus Strategis di Bidang Perburuhan” Akhirnya langkah panjang dan inisiasi LBH Jakarta untuk mewujudkan riset mendalam di isu ketenagakerjaan dapat terlaksana, dengan dilakukannya peluncuran 2 buku pada Senin, 15 September 2014. Buku ini terbagi menjadi 2 bagian, Pertama, Membaca Pengadilan Hubungan Indusstrial yang berupa indeks putusan PHI serta analisa

RILIS PERS No. 1083/SK/LBH/IX/2014 Pemprov DKI Bersikukuh Tidak Mau Membuka Rencana Penggusuran Senin (15/9) LBH Jakarta mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sengketa diajukan karena permohonan informasi tidak kunjung diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. LBH Jakarta terpaksa mengsengketakan hal ini sebagai bentuk desakan kepada Pemda DKI agar memberikan informasi yang

RILIS PERS No. 1071 /SK/LBH/IX/2014 Permainan Birokrat Busuk: Warga Kali Baru Diusir Walikota Jakarta Utara Rabu (10/9) _LBH Jakarta_Warga Kalibaru (Tanjung Priok) dijanjikan langsung oleh Jokowi untuk mediasi terkait ganti rugi lahan proyek pembangunan tol Tanjung Priok yang tidak adil bersama Walikota dan Dinas Pekerjaan Umum pada hari Rabu, 10 September 2014. Namun setelah duduk

LBH Jakarta, Jakarta-Rabu (10/09), LBH Jakarta dan Aliansi Serikat Buruh yang terdiri dari KSBSI, PPMI, SBSI, SBSI Nikeuba, SPJSI, FBLP, PPMI (Percetakan), OPSI, GEBER BUMN, ASPEK INDONESIA, FSP2KI, PROGRESIP (SGBN), KPO, SPC PPJ, dan JALA PRT mengadakan aksi di depan Rumah Transisi Jokowi – JK, Jl. Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat Tujuan dari aksi

LBH Jakarta, Jakarta-Mahkamah Konstitusi menerima perbaikan permohonan judicial review UU MD3, hari ini (Rabu, 10/9). LBH Jakarta, salah satu pemohon yang mengajukan judicial review terhadap Pasal 245 UU MD3, siang ini telah memenuhi seluruh permintaan Majelis Hakim untuk memperbaiki permohonan tersebut. Perbaikan permohonan pada pokoknya terkait kelengkapan permohonan diantaranya bukti, isi amar petitum, penyebutan pasal

RILIS PERS No. 1040/SK/LBH/IX/2014 LBH Jakarta, 4 September 2014- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memberikan informasi publik terkait rencana lokasi penggusuran, jumlah warga terdampak dan lampiran peraturan Gubernur Nomor 96,97,98, 99, 100, 101 Tahun 2012 yang berisi penguasaan perencanan bidang tanah proyek 6 ruas jalan tol dalam kota. Pemprov DKI mengelak memberikan informasi tersebut dengan