Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Kamis, 4 Agustus 2016, Sidang Reklamasi Pulau F, I, K kembali dilanjutkan PTUN Jakarta. Agenda persidangan ini adalah pemeriksaan saksi dari para penggugat KNTI, WALHI dan nelayan Teluk Jakarta. Saksi yang dihadirkan oleh penggugat adalah Zelfi E.S nelayan tangkap di Teluk Jakarta. Dalam kesaksiannya, Zelfi menceritakan hidupnya yang berkecukupan

Kepada Seluruh Rakyat Indonesia, Kami, nelayan tradisional Jakarta bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Gugatan ini

Siaran Pers: Bupati Kabupaten Tangerang Diduga Melakukan Pelanggaran Maladministrasi terkait Penggusuran Dadap Ombudsman Republik Indonesia memanggil Bupati Kabupaten Tangerang untuk dimintai penjelasan atas rencana penggusuran paksa kampung nelayan Dadap tanggal 23 Mei 2016. Selain memanggil bupati kab tangerang, Ombudsman turut memanggil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Kepala Kepolisian Resor Metro Kota Tangerang, Kepala

Siaran Pers Tanggal 26 April 2016, Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Peringatan 1 (satu) dengan Nomor 301/1081-SPPP yang ditujukan kepada pemilik bangunan tempat usaha dan tempat hiburan Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Pengeluaran surat peringatan 1 ditolak sebab warga menilai tindakan yang dilakukan oleh Bupati Tangerang penuh dengan kesewenang-wenangan. Dengan alasan penertiban

Kertas Posisi Terhadap Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta Pendahuluan Setahun lalu, Pemerintah Eksekutif DKI Jakarta mengajukan dua rancangan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Raperda RZWP-3-K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSPJ). Gubernur mengajukan dua

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali gelar sidang gugatan Reklamasi Pulau G, Kamis (03/03). Agenda sidang kali ini adalah mendengar dua keterangan saksi ahli dari penggugat. Dalam keterangannya di pengadilan, kedua ahli tersebut menjelaskan ihwal terjadinya pelanggaran izin pelaksanaan Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta. Subandono Diposaptono Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,

Puluhan nelayan Teluk Jakarta yang tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke Bergerak dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Kamis, 25 Februari 2016. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak pengesahan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR)

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Persidangan atas gugatan pembatalan izin reklamasi Pulau G yang diberikan oleh Gubenur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama kepada PT. Muara Wisesa Samudra kembali digelar, (18/02). Agenda persidangan kali ini pun masih dalam agenda pembuktian saksi fakta dari pihak para penggugat. Dalam persidangan kali ini, pihak penggugat menghadirkan saksi fakta yang merupakan nelayan Muara Angke.

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sidang gugatan Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta, dengan tergugat Pemprov DKI dan PT Muara Wisesa Samudera, sebagai tegugat II, kembali dilanjutkan, Kamis (11/02). Sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi fakta terkait sosialisasi izin reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta. Kesaksian dalam persidangan kali ini disampaikan oleh H.Saefudin Ketua Pengurus Koperasi Nelayan Muara Angke dan