Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d. 2016  Ratifikasi terhadap konvensi anti penyiksaan tidak akan menghentikan praktek penyiksaan di Indonesia jika tidak dibarengi dengan adanya komitmen dan langkah-langkah nyata dari Pemerintah Indonesia. Mengingat tantangan bagi perang melawan penyiksaan ternyata masih terus terjadi. Hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Wilayah DKI Jakarta pada 2008

Selasa (25/07), Marni, Ibu dari Andro Pengamen Cipulir kembali mendatangi Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan eksekusi dari putusan pengadilan tentang ganti kerugian.  Upaya ini ditempuh setelah sebelumnya disarankan oleh Ditjen Perundang-undangan Kemenkumham pada tanggal 7 Juli 2017 lalu. Marni yang didampingi oleh LBH Jakarta kembali harus pulang dengan tangan hampa karena apa yang ia inginkan belum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selenggarakan Diskusi Publik “Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan” di Gedung YLBHI/LBH Jakarta (19/07). Diskusi tersebut diselenggarakan LBH Jakarta guna memaparkan hasil monitoring praktek penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta sepanjang tahun 2013-2016. Dalam diskusi tersebut LBH Jakarta menghadirkan Ayu Eza Tiara (Peneliti LBH Jakarta), Poengky Indarty (Anggota Kompolnas), Critiantoro (Asian Human

Marni (52) Ibu dari Andro, korban salah tangkap berupaya bertemu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Selasa (11/7).  Marni bersikukuh mendatangi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM guna mempertanyakan penerapan Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015 tentang Ganti Kerugian. Pada usahanya kali ini, Marni tidak berhasil menemui Menteri Hukum dan HAM,

Pers Rilis : 750 / SK-RILIS / VI / 2017 Catatan Kasus Penyiksaan Disepanjang Tahun Tahun 2013 s.d 2016 Konvensi Anti Penyiksaan telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusinya No. 39/46 tanggal 10 Desember 1984 dan mulai diberlakukan pada tanggal 26 Juni 1987. Dengan menempatkan tanggal 26 Juni sebagai hari peringatan atas dukungan korban

Setelah satu minggu sejak penetapan praperadilan dibacakan oleh Hakim Praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Selasa (13/6) lalu, akhirnya salinan penetapan tersebut dapat diterima oleh LBH Jakarta, selaku kuasa hukum pihak pemohon Selasa (20/6) siang tadi. “Ketiadaan salinan putusan tersebut sangat berdampak bagi kehidupan klien kami,” ujar Bunga Siagian, kuasa hukum para korban penyidikan tidak

Sidang perdana perkara Herianto, Aris dan Bihin terkait tuduhan tindak pidana curian kendaraan bermotor tetap digelar Pengadilan Negeri Bekasi (19/06). Sidang terhadap ketiganya tetap dilakukan meneruskan berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bekasi. Namun, sidang tersebut ditunda karena sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan sidang praperadilan tanggal 13 Juni 2017 menyatakan bahwa penyidikan

Siaran Pers Status tersangka tiga korban dugaan penyiksaan dinyatakan oleh Hakim Praperadilan tidak sah sehingga dicabut sejak pembacaan penetapan pada tanggal 13 Juni 2017. Tertuang dalam penetapan praperadilan dengan Nomor 56/Pid.Prap/2017/PN.JKT.SEL: 1. Mengabulkan permohonan praperadilan para pemohon untuk sebagian; 2. Menyatakan penetapan tersangka terhadap diri para pemohon tidak sah atau tidak berkekuatan hukum atau tidak

Pernyataan Pers NO: 724/SK-RILIS/VI/2017 “Karena praperadilan prosesnya cepat, maka hari Selasa (13/6) nanti akan putusan.” Hakim Tunggal Martin Ponto menyampaikan pada kedua belah pihak dalam sidang praperadilan yang dimohonkan oleh Herianto, dan Bihin, 3 korban penyiksaan 9 (tiga) terhadap Polda Metro Jaya. Herianto, Aris dan Bihin adalah warga Tangerang asal Palembang yang merantau dan berharap