Jakarta, LBH Jakarta – Koalisi Melawan Lupa, yang terdiri dari gabungan beberapa NGO mengadakan konferensi pers, Minggu, 20/07/2014. Konferensi pers tersebut diadakan di Lt. 1 gedung LBH Jakarta dengan maksud untuk mengantisipasi dinamika yang mungkin terjadi pada 22 Juli mendatang. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 22 Juli nanti, Pilpres memasuki babak akhir.

“Saya yakin aksi ini akan jauh lebih hebat dan konsisten dari aksi “Plaza De Mayo”di Argentina, hingga nanti keadilan benar-benar turun dan menghukum para pelaku pelanggar HAM,” Mendung menyelimuti langit sore Jakarta pada Kamis 17/07/2014. Langit yang kelabu, dan sisa gerimis yang menggenang tak lantas menyurutkan semangat Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) untuk melakukan

Jakarta – Sebanyak 18 lembaga swadaya masyarakat mengeluarkan pernyataan bersama yang menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan politik uang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden 2014. Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7), menyebutkan KPK harus menindaklanjuti dugaan politik uang pasca-Pilpres 2014. Beragam LSM itu juga merekomendasikan KPK agar aktif sebagai pihak

Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW, Kontras, Walhi, Imparsial, Perludem, TURC, serta LBH Jakarta mendatangi kantor Bawaslu. Mereka mendesak Bawaslu untuk terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tingkat terbawah hingga tingkat pusat untuk meminimalisir kecurangan. “Fungsi Bawaslu saat ini jadi penting karena pasca pemungutan suara, proses penting selanjutnya adalah

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta Badan Pengawas Peilu (Bawaslu) untuk memerintahkan calon presiden Prabowo Subianto agar menarik surat pribadinya yang dikirimkan untuk para guru. Sekjen FSGI Retno Listiyarti mengatakan, surat-surat masih beredar di masa tenang Pemilu Presiden 2014 ini. “Hingga masa tenang, di berbagai daerah seperti di Malang, Jember

Jakarta, LBH Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Tanpa Intimidasi, mengadakan konferensi pers di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Selasa, (08/07/2014). Konferensi pers ini adalah bentuk informasi bagi masyarakat sekaligus pernyataan sikap dari NGO yang tergabung dalam koalisi untuk mengawal penyelenggaraan Pilpres kali ini. Dalam konferensi pers ini, koalisi menyoroti permasalahan intimidasi yang kerap

Pemilihan Presiden diharapkan membawa perubahan besar kondisi bangsa kearah yang lebih baik, dimana masyarakat merindukan pemerintahan yang bisa menegakkan hak asasi manusia disemua sektor. Tapi semua itu tidak bisa terjadi jika tidak ada pemilih cerdas yang berpartisipasi secara aktif dan selanjutnya memberikan pengawasan atas kinerja. Pentingnya posisi pemilih disoroti oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320 Telp. (62-21) 3145518 (Hunting), Fax. (62-21) 3912377 e-mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id   Nomor : 857/SK/LBH/VII/2014 Perihal : Teguran ke Fahri Hamzah Kepada Yth. Fahri Hamzah Anggota Komisi III DPR – RI di Gedung MPR/DPR – RI Dengan hormat, Dengan ini Kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta,

Bukan Fahri Hamzah namanya jika tidak membuat sensasi, setelah sebelumnya ia kerap menyerang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kali ini ia menyerang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dengan tuduhan menerima dana 300 juta untuk menyerang Prabowo Subianto dalam perhelatan Pemilihan Presiden. Pernyataan ini memancing reaksi dari LBH Jakarta, karena nyatanya uang tersebut digunakan untuk kerja-kerja bantuan