Pemilu merupakan momentum demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 2014 nanti rakyat Indonesia akan berpartisipasi memilih pemimpin lima tahun kedepan. Kami berpandangan bahwa demokrasi akan lebih baik berjalan dengan cara memberikan pendidikan kepada rakyat sehingga cerdas dalam menentukan pilihannya. Atas pandangan tersebut LBH Jakarta berkontribusi melakukan penelusuran atau tracking terhadap kedua pasangan capres

Pemilu merupakan momentum demokrasi bagi rakyat indonesia. Pada tanggal 09 Juli 2014 rakyat Indonesia akan berpartisipasi memilih pemimpin lima tahun kedepan. Kami berpandangan bahwa demokrasi akan lebih baik berjalan dengan cara memberikan pendidikan kepada rakyat sehingga rakyat cerdas dalam menentukan pilihannya. Atas pandangan tersebut LBH Jakarta berkontribusi melakukan tracking terhadap kedua pasangan capres dan cawapres.

Pemilu untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden 2014 telah bergulir hingga tahapan penentuan dua Pasang Kandidat yang akan berkompetisi; Prabowo-Hatta dengan nomor urut 1 dan Jokowi-JK pada nomor urut 2.  Visi-misi atau sering juga disebut sebagai “janji” Pemilu adalah elemen yang paling menarik untuk dicermati oleh publik pemilih di dalam Pemilu. Janji-janji kampanye dalam bentuk

Minggu 15 Juni 2014, LBH Jakarta mengadakan diskusi bersama klien LBH Jakarta, Paralegal dan korban pelanggaran HAM. Diskusi ini bertujuan untuk mendengar masukan tentang pelacakan capres dan cawapres yang sedang dilakukan LBH Jakarta. Tujuan dari pelacakan capres & Cawapres ini untuk memperoleh info dan penjelasan mengenai integritas dan rekam jejak setiap kandidat serta mengetahui konsistensi antara rekam jejak dan

Rabu (11/6) Puluhan Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Jumisih yang merupakan Ketua Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) saat berorasi, bahwa tuntutan para buruh tersebut yaitu, 1) Meminta KPU untuk melakukan diskualifikasi Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden karena merupakan Penjahat HAM. 2) Negara

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali mengadakan pendidikan politik ke komunitas-komunitas masyarakat. Tema diskusi adalah mengajak masyarakat menjadi Pemilih cerdas pada Pilpres 09 Juli 2014. Kegiatan dilangsungkan di dua tempat, pada tanggal 06 juni 2014 bertempat di Taman Waduk Pluit yang diikuti puluhan Pedagang Kaki Lima dan pada tanggal 08 Juni 2014 bertempat di Pos

Indonesia Tanpa Militerisme (ITM) mengungkap sedikitnya 37 jenderal yang mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Data ITM menyatakan enam dari 37 jenderal di kubu Prabowo-Hatta diduga bermasalah. Mereka antara lain capres Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Syarwan Hamid, Syamsir Siregar, Chairawan dan Bambang Kristiono diduga bermasalah “Dari daftar tersebut hanya ini yang mampu kami deteksi,

Indonesia Tanpa Militerisme (ITM) mengungkap sedikitnya 35 jenderal yang mendukung pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla atau Jokowi-JK. Data ITM menyatakan lima dari semua jenderal pendukung Jokowi-JK antara lain Jendral (Purn) Wiranto, Sutiyoso, A.M Hendropriyono, Major Jendral (Purn) Muchdi PR dan Ryamizard Ryacudu diduga bermasalah. Catatan hitam yang dikeluarkan ITM terkait lima jenderal bermasalah tersebut yakni

Saat ini, Reformasi telah memasuki usia ke 16 tahun, kaum buruh berharap para Capres-Cawapres yang akan terpilih pada tanggal 9 Juli nanti menghapuskan militerisme di Sektor Perburuhan. Kondisi saat ini intervensi TNI dan Polri masih sangat kuat untuk merepresi gerakan buruh melalui hukum (by law) seperti lahirnya Inpres No., 9 tahun 2013 tentang Penetapan Upah