Operasi Kewilayahan Mandiri Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi jelang perhelatan Asian Games 2018 lalu telah menimbulkan banyak korban. 5 (lima) dari 15 (lima belas) korban telah melaporkan kasusnya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Latar yang menjadi banyaknya laporan tersebut adalah kejanggalan yang terjadi dalam penembakan terhadap korban (yang diduga melakukan kejahatan jalanan). 2 keluarga

Pers Rilis: 682 / SK-RILIS / VII /2018 Hari Bhayangkara ke 72 – LBH Jakarta kembali harus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk benar-benar serius untuk melakukan reformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, transparan, akuntabel dan humanis yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Desakan tersebut merujuk pada masih terjadinya pola pelanggaran

“Dan, penyiksaan adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara. Tidak boleh dilakukan sama sekali dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang orang tidak boleh disiksa.”   Sebanyak delapan dari 10 orang mengalami penyiksaan saat menjalani pemeriksaan polisi. Data ini terungkap berdasar penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak 2005 hingga 2017. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa

Penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan adalah suatu bentuk pelemahan terhadap pemberantasan korupsi 11 April 2018, menandakan satu tahun peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masyarakat Sipil yang peduli terhadap kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan, menggelar aksi di depan Istana Merdeka. Mereka geram atas perlakuan pemerintah terhadap kasus Novel. Oleh masyarakat

Kepentingan terbaik anak. Kalimat ini bukan hanya sekedar kalimat yang selalu muncul jika kita membicarakan hak anak, baik dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Perlindungan Anak, maupun Standar Minimum PBB untuk Administrasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (The Beijing rules). Kepentingan terbaik anak merupakan sebuah asas yang sudah seharusnya

Sidang lanjutan praperadilan gugatan terhadap SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya dalam perkara dugaan tindak pengeroyokan kepada Pengacara Publik LBH Jakarta, Alldo Fellix Januardy kembali digelar (31/01) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan kali ini, Tim Advokasi Pembela HAM (TAP HAM) menghadirkan satu orang saksi ahli dan satu orang saksi fakta. Ahli pidana yang

Tepat ketika matahari transit melewati meridian langit, di ruang sidang bernama  H.R. Purwoto S. Gandasubrata, S.H. itu tampak hakim memakai toga dilengkapi bef yang terbuat dari kain baptis berwarna putih. Tangannya aktif membalikkan halaman demi halaman berkas yang tersuguh di atas meja. Terlihat panitera mendekati hakim, menyiratkan jika sidang sebentar lagi sudah dapat dimluai. “Dikarenakan

“Bapak-bapak wakil rakyat yang terhormat, saya sudah cukup lelah kesana kemari mengurusi pencairan ganti rugi kasus anak saya, Andro. Sudah hampir 2 tahun. Saya sangat berharap Bapak dapat membantu agar ganti rugi ini segera bisa kami dapatkan. Bukan soal jumlah uangnya tapi soal keadilan buat kami,” ucap Marni di Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi

Ruang tunggu sidang mulai terasa pengap. Banyaknya jumlah orang yang menunggu sidang menjadi penyebabnya. Kursi-kursi di ruang tunggu secara perlahan mulai dipenuhi dengan orang-orang bergaya necis. Beberapa dari mereka sibuk mengecek dokumen, ada pula yang sibuk memerhatikan televisi, memastikan bahwa nomor register perkaranya tercantum dalam agenda sidang yang diselenggarakan pada hari ini (08/01). Herianto (23