“Sudah jatuh tertimpa tangga”, peribahasa ini sangatlah tepat menggambarkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh seorang Ibu berusia 53 (lima puluh tiga) tahun berinisial R yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada 24 Oktober 2017 ia ditangkap oleh Kepolision Resort (Polres) Metro Jakarta Utara dengan tuduhan pencurian. Ia ditangkap berdasarkan laporan majikannya yang berkewarganegaraan

PP, seorang anak yatim, berusia 17 (tujuh belas) tahun akhirnya dilepaskan dari tahanan Kepolisian Sektor (Polsek) Tanah Abang, Selasa (10/10). PP ditahan atas dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. PP ditahan sejak 22 September 2017 tanpa surat penangkapan maupun surat penahanan yang dikirimkan secara resmi kepada keluarganya. Ibunda PP mengadukan masalah ini ke LBH Jakarta dan

Keluarga Alm. Yusli bin Durahman, korban penyiksaan disertai penembakan hingga tewas oleh polisi pada tahun 2011 menjalankan nazarnya pada hari Minggu (13/08) di Kampung Bojong Keong, Desa Mekarsari, Kecamatan Rumpin, Bogor. Nazar tersebut ditunaikan dalam bentuk syukuran setelah 3 (tiga) orang polisi yang melakukan penyiksaan hingga tewasnya Alm. Yusli divonis penjara selama 5 (lima) tahun

Pada Minggu, 9 April 2017 pada saat buruh yang mayoritas adalah buruh perempuan dari PT Panarub Dwikarya yang tergabung dalam Serikat Buruh Garmen Tekstil dan Sepatu Gabungan Serikat Buruh Independen (SBGTS-GSBI) melakukan aksi piket di Tugu Adipura Tangerang, kepolisian dan Satpol PP membubarkan paksa aksi yang sudah berlangsung selama lima tahun ini. Pembubaran paksa oleh

Pernyataan Publik 8 Agustus 2017 Amnesty International Indonesia, Imparsial, KontraS, dan LBH Jakarta menyerukan suatu investigasi segera, independen, imparsial, dan efektif kepada para pihak berwenang Indonesia terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang mematikan dan semena-mena oleh aparat kepolisian yang berujung pada kematian seorang laki-laki dan melukai sedikitnya sepuluh orang lainnya, termasuk anak-anak di Kampung Oneibo, Kabupaten

Catatan Kasus Penyiksaan Sepanjang Tahun 2013 s.d. 2016  Ratifikasi terhadap konvensi anti penyiksaan tidak akan menghentikan praktek penyiksaan di Indonesia jika tidak dibarengi dengan adanya komitmen dan langkah-langkah nyata dari Pemerintah Indonesia. Mengingat tantangan bagi perang melawan penyiksaan ternyata masih terus terjadi. Hasil penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Wilayah DKI Jakarta pada 2008

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta selenggarakan Diskusi Publik “Kepolisian dalam Bayang-Bayang Penyiksaan” di Gedung YLBHI/LBH Jakarta (19/07). Diskusi tersebut diselenggarakan LBH Jakarta guna memaparkan hasil monitoring praktek penyiksaan yang diadukan ke LBH Jakarta sepanjang tahun 2013-2016. Dalam diskusi tersebut LBH Jakarta menghadirkan Ayu Eza Tiara (Peneliti LBH Jakarta), Poengky Indarty (Anggota Kompolnas), Critiantoro (Asian Human

Setelah satu minggu sejak penetapan praperadilan dibacakan oleh Hakim Praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Selasa (13/6) lalu, akhirnya salinan penetapan tersebut dapat diterima oleh LBH Jakarta, selaku kuasa hukum pihak pemohon Selasa (20/6) siang tadi. “Ketiadaan salinan putusan tersebut sangat berdampak bagi kehidupan klien kami,” ujar Bunga Siagian, kuasa hukum para korban penyidikan tidak

Pernyataan Pers NO: 724/SK-RILIS/VI/2017 “Karena praperadilan prosesnya cepat, maka hari Selasa (13/6) nanti akan putusan.” Hakim Tunggal Martin Ponto menyampaikan pada kedua belah pihak dalam sidang praperadilan yang dimohonkan oleh Herianto, dan Bihin, 3 korban penyiksaan 9 (tiga) terhadap Polda Metro Jaya. Herianto, Aris dan Bihin adalah warga Tangerang asal Palembang yang merantau dan berharap