Presiden Joko Widodo kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres 64/2020”). Dengan diterbitkannya Perpres 64/2020 yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 tersebut, Presiden menaikan iuran bagi peserta mandiri yang akan berlaku pada Juli 2020. Kenaikan iuran

Pers Rilis  Tim Advokasi Untuk Demokrasi   Kamis, 30 April 2020. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) daftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden untuk Pembahasan RUU Omnibus Law bersama DPR melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  Gugatan ini dilayangkan

Suciwati, istri dari mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib resmi mengadukan Presiden Republik Indonesia ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir (6/11). Dalam pelaporannya Suciwati didampingi oleh YLBHI, LBH Jakarta, KontraS, Imparsial dan Amnesty Internasional Indonesia. Suciwati dalam kesempatan Pers Conference yang diadakan di Ombudsman RI menyampaikan

Selasa, 28 Agustus 2018. Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh ICJR, YLBHI dan LBH Masyarakat dengan Tergugat I Presiden RI Joko Widodo, Tergugat II Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, dan Tergugat III Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terkait belum adanya terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia memasuki agenda pemeriksaan para pihak

Beberapa perwakilan PNS Peneliti Madya yang berasal dari 42 Kementerian/ Lembaga Negara dan tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia, berunjuk rasa di seberang Istana Negara pada hari Rabu, 1 Agustus 2018. Para peserta aksi bermaksud bertemu langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk menuntut pihak Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (“PP

[Surat Terbuka]   Kepada Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo Di – Tempat Melalui surat terbuka ini, kami, Suciwati bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dengan ini mendesak Presiden

Massa buruh ‘zombie’ terus menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 1.095 awak mobil tangki Pertamina di 10 depot. Dari kantor LBH Jakarta, mereka berunjuk rasa dengan melakukan aksi teaterikal menyeret mobil tangki menuju Istana Negara. Ketua Awak Mobil Tangki, Nuratmo Setiawan mengatakan, para buruh dari Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa

Siaran Pers Bersama Apa kabar Penyidikan Kasus Novel Baswedan? Sudah 105 (seratus lima) hari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri terkait kasus penyiraman terhadap Novel Baswdan, belum juga menemukan siapa pelaku dan aktor dibalik peristiwa penyiraman tersebut. setidaknya, tidak kurang 56 (lima puluh enam) orang telah diperiksa sebagai saksi untuk dimintai keterangan, rekaman CCTV yang

Kepolisian Republik Indonesia gagal mengungkap siapa pelaku dan siapa aktor intelektual dibalik peristiwa kekerasan terhadap Novel Baswedan. Lima puluh dua hari sudah peristiwa penyiraman air keras terjadi dan saat ini Novel Baswedan masih menjalani pengobatan kedua matanya di Singapura. Novel harus meninggalkan tugasnya untuk menyidik berbagai kasus korupsi, terutama kasus E-KTP yang melibatkan banyak elit