Mahkamah Konstitusi memutuskan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat seluruh isi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Demikian disampaikan Ketua Pleno Hamdan Zoelva yang didampingi para hakim konstitusi lainnya, dalam sidang pengucapan putusan uji materi UU Perkoperasian—Perkara No. 28/PUU-XI/2013, Rabu (28/5) pagi. “Amar putusan, mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V,

Tahun 2014 masyarakat Indonesia diperhadapkan dengan 2 (dua) hajatan demokrasi besar, yaitu pemilihan legeslatif untuk memilih perwakilan rakyat (DPD, DPR RI dan DPRD) dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Evaluasi LBH Jakarta atas pemilihan legeslatif ditemukan banyak pelanggaran pemilu berupa pemasangan alat peraga tidak dizona kampanye, Politk uang, black campaign dan transaksi politik yang dilakukan

Pada hari rabu 21 Mei 2014 Kelompok Kerja (Pokja) RUU Disabilitas serta beberapa wakil Organisasi Disabilitas tingkat nasional melakukan pertemuan bersama sekjen DPR yang didampingi Deputi Hukum dan Perundang-Undangan. Dalam pertemuan tersebut Pokja RUU Disabilitas mempresentasikan dan menyerahkan naskah RUU disabilitas usulan dari masyarakat. Sejak bulan November 2013 Pokja RUU telah melakukan penyusunan RUU dengan

Siapakah Kaum Tertindas? Dalam Islam dikenal istilah mustadh’afin ataupun sering juga digunakan istilah dhu’afa, yaitu kaum yang lemah, tidak berdaya, dan tertindas. Makna tersebut tidak berarti kaum yang tertindas hanyalah orang-orang yang secara ekonomi miskin, melainkan juga miskin atau lemah dalam aspek lain, baik itu sipil, politik, sosial, maupun budaya. Secara harfiah, makna penindasan (oppress)

Jakarta (27/5), Tak terasa persidangan Gugatan Warga Negara Menolak Swastanisasi Air Jakarta sudah memasuki pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat. Persidangan yang seharusnya dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut harus dimulai pada pukul 13.00 WIB karena harus menunggu semua pihak yang bersengketa hadir pada persidangan. Dua hakim anggota yang seharusnya memeriksa perkara tersebut harus digantikan oleh

Puluhan pedagang kios dan warga yang mengalami penggusuran paksa pada bulan desember 2012 hingga tahun 2013 mengajukan pendaftaran gugatan pada tanggal 21 Mei 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Gugatan diantar secara langsung oleh pedagang dan warga didampingi kuasa hukum dari LBH Jakarta. Pengajuan gugatan perdata ini menggunakan mekanisme gugatan kelompok atau gugatan class action

Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi di depan Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (21/5/2014). Gerakan yang dibentuk untuk memperingati 16 tahun mundurnya Presiden kedua RI Soeharto itu menuntut Komisi Pemilihan Umum mendikualifikasi calon presiden Prabowo Subianto karena mereka menganggap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut telah terbukti sebagai pelanggar hak asasi manusia dan berpotensi mengembalikan

Pernyataan Sikap 16 Tahun Reformasi Gerakan Buruh Melawan Lupa. Hari ini, genap 16 Tahun mundurnya Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang naik ke tampuk kekuasaan dengan belasakan mayat jutaan rakyat Indonesia dan memerintah selama 32 tahun dengan tangan besi, diktaktor serta respresif. Pada rezim yang otoritarian ruang-ruang kebebasan ekspresi bagi rakyat tertutup, terjadi pengakumulasian Modal serta

Senin, 19 Mei 2014, bertempat di LBH Jakarta. Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang tergabung di dalam Gerakan Buruh Melawan Lupa mendeklarasikan gerakan ini. Gerakan ini terlahir dilatar belakangi, dimana kaum buruh melihat semakin menguatnya militer bahkan ingin mengontrol gerakan kaum buruh, dengan cara melindungi pengusaha dan mengintimidasi kaum buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Berkaca pada zaman Presiden