Pernyataan sikap Salam Demokrasi! Ironis, sekaligus lelucon. Bagaimana tidak menjadi ironi dan lelucon, apabila dalam kurun waktu lebih dari 32 tahun kekuasaan Orde Baru dipimpin oleh Jenderal yang berlumuran darah ratusan hingga jutaan manusia Indonesia. Jenderal ini berhasil menghancurkan perjuangan pembangunan kebangsaan Indonesia, menghancurkan demokrasi demi modal Internasional, menjalankan kapitalisme-militeristik. Namun, 16 tahun yang lalu,

Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention On The Rights of Persons With Disability (UN CRPD) melalui undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Untuk itu pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat penyandang disabilitas berinisiatif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, salah satunya dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Disabilitas. Rancangan undang-undang disabilitas disusun oleh Tim Kelompok Kerja

The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), LBH Jakarta, AWC Universitas Indonesia, CRCS Universitas Gajah Mada, Yayasan Cahaya Guru, Sejuk dan HiVOS, memandang penting untuk mempertemukan berbagai pengalaman advokasi, perkembangan pengetahuan dan konsep hak kebebasan beragama/berkeyakinan, yang akan bermanfaat untuk menemukan dan membangun strategi baru gerakan hak kebebasan beragama/berkeyakinan, dalam satu acara bersama yaitu Konferensi Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dengan tema “Indonesia Tanpa Kebencian”

Diskusi yang diadakan oleh LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa bertemakan “Buruh, Militerisme dan Pilpres 2014” ini di adakan pada hari Jumat, 09 Mei 2014 bertempat di LBH Jakarta. Adapun tujuan diadakannya diskusi ini adalah Mengingatkan kembali peristiwa yang dialami oleh Marsinah atas sikap represifitas rezim militer pada saat itu dan Pilpres yang

Satgas Outsourcing (OS) BUMN yang dibentuk tidak amanah. MENYIMPANG JAUH dari mandat yang diberikan di awalnya. Satgas OS yang dipimpin oleh Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenakertrans ini, beranggotakan tim gabungan yang berasal dari Kementerian BUMN dan Kementrian Nakertrans. Satgas OS BUMN dibentuk dan diberi mandat guna menuntaskan permasalahan outsourcing di berbagai perusahaan BUMN. BUMN-BUMN

Pada tanggal 08 Mei 2014 yang lalu LBH Jakarta bersama Paralegal Pemilu mengadakan pendidikan politik kepada Ibu PKK yang bertempat di Jalan Raya Joglo RT 01/01 Jakarta Barat. Thema pendidikan politik siang itu adalah memilih Presiden 2014-2019. Peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 24 orang yang berasal dari ibu PKK yang berada disekitar RT 01 Jalan Raya

DAFTAR NAMA PESERTA YANG LULUS KALABAHU 35 Kalabahu Angkatan 35 tahun 2014 dimulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2014. Maka kami Panitia Kalabahu Angkatan 35 LBH Jakarta mengumumkan para peserta yang lulus. Berikut nama-nama Peserta Kalabahu Angkatan 35 yang dinyatakan lulus. NO NAMA  1  Adhe Apriyanto  2  Adji Prakoso  3  Alfadera  4

Dukungan sebagian kaum pekerja terhadap capres yang berlatarbelakang militer mengkhawatirkan sejumlah pihak. Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti, kaum pekerja harus merujuk sejarah perjuangan buruh Indonesia, terutama yang dilakukan Marsinah pada era Orde Baru. Pada masa pemerintahan yang didominasi militer itu perjuangan pekerja digerus demi kepentingan investasi. Marsinah salah satu korbannya. Poengky menjelaskan sekitar tahun

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Febi Yonesta, membeberkan sikap abai Prabowo Subianto, calon presiden Gerakan Indonesia Raya, terhadap nasib masyarakat kecil. Sikap abai itu, kata Febi, diperlihatkan pada sejumlah laporan yang diterima lembaga ini tentang diskriminasi karyawan perusahaan mantan Komandan Jenderal Kopassus itu. “Laporan ini kami himpun dan terus diproses secara hukum,” kata Febi saat