May Day tahun 2014 mendapat pengakuan dari pemerintah dengan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Sebuah langkah yang layak diapresiasi dengan mengakui keberadaan perjuangan buruh di Indonesia. Namun pengakuan eksesitensi dan perjuangan buruh belum cukup, karena masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh buruh di Indonesia. Deskripsi Kasus di LBH Jakarta sepanjang tahun 2013 Pada tahun

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi akan memasuki putusan dengan perkara Nomor 96/PUU-XI/ 2013. Apabila permohonan pembatalan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU

1. Pelaksanaan CESCR dan Peradilan yang Independen Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memecah semua hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dalam CESCR ke dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, dan untuk menyinkronkan semua peraturan lokal untuk tujuan memenuhi, melindungi, dan menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan untuk menggunakan CESCR sebagai bahan pertimbangan dalam semua proses

Dalam sidang THE UN COMMITTEE ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (CESCR) atau Komite ECOSOC PBB di Jenewa, Swiss (29/4). LBH Jakarta memaparkan empat isu-isu tentang kegagalan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat Indonesia di: Hak Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran Indonesia Hak Serikat Pekerja Hak

Lebih dari 100.000 buruh merayakan Hari Buruh Internasional 2014 atau lebih dikenal sebagai May Day. Memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Proklamasi kemudian berkumpul di Bundaran HI lalu berpencar menuju Istana Negara, MPR serta  Gelora Bung Karno. Foto-foto ini dikumpulkan dari Maruli dan ODELIBERTAD. Kunjungi untuk melihat galeri foto mereka lainnya.

LBH Jakarta hari ini mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. LBH Jakarta sendiri mewakili 8 (delapan) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang diberikan skorsing tidak masuk akal selama 6 (enam) semester atau maksimal pemecatan (drop out) terhadap Mamat Suryadi, Zainudin Alamon, Ade

Dari catatan yang dihimpun Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, selama 2013 sudah ada 205 pengaduan dengan 15.732 pencari keadilan. “Isu-isu yang mencuat soal upah layak, isu outsourcing, anti-serikat, kriminalisasi aktivis buruh, seperti ada perlawanan balik dari pemodal dan kepolisian dan isu buruh migran seraya pekerja rumah tangga,” papar pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk di

Aksi penegak hukum yang mengakali hukum harus mendapatkan balasan setimpal. Oknum polisi ini kerap menyiksa para tersangka, yang belum tentu pelaku kejahatan, berlindung dibalik baju korps hukum namun kelakuannya tak ada bedanya dengan para penjahat jalanan yang mengedepankan kekerasan. Adalah dua pengamen Cipulir, Jakarta Selatan yakni Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto, yang menjadi korban salah tangkap

Hukum Acara Pidana yang sekarang (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), saat ini diangap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang atas nilai-nilai dan standar-standar yang ada didalamnya, terutama nilai-nilai yang lebih berspektif HAM dan berkeadilan jender. Keinginan dari masyarakat sipil untuk Hukum Acara pidana yang lebih manusiawi, bebas dari penyiksaan,