MEMPERKUAT SISTEM HAK ASASI MANUSIA ASEAN MELALUI ADVOKASI HUKUM Informasi Program Tanggal: 15 – 17 Juli 2013 Tempat: Yogyakarta, Indonesia Tenggat Waktu Pendaftaran: 25 Juni 2013 [button color=”#F2FF00″ background=”#FF0000″ size=”medium” src=”https://docs.google.com/forms/d/1J3vQuatsmsIyhKvbTMq3UfwWJiPEY5PPmibyzhKLXzU/viewform?pli=1″]Registrasi Online[/button]   LATAR BELAKANG Sejumlah kasus-lasus seperti Pembunuhan kilat, migrasi, penghilangan paksa, penggusuran paksa, represi atas kebebasan berekspresi, berasosiasi dan berkumpul, intoleransi dan diskriminasi

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Akhir-akhir ini PT. Kereta Api Indonesia (KAI) melakukan penggusuran terhadap pedagang di stasiun di kawasan Jabodetabek, salah satunya adalah kami para pedagang dari stasiun Duri, Tambora, Jakarta Barat. Sebelum adanya penggusuran kami hanya diberikan sosialisasi agar segera meninggalkan

LBH Jakarta gugat Dahlan Iskan (Pembangkangan Hukum Menteri Negara BUMN) Pada tanggal 22 Mei 2006 Yasman Hadi “dipecat” oleh Menteri Negara BUMN yang pada saat itu dijabat oleh Sugiharto karena melaporkan indikasi penyimpangan / pelanggaran prosedur oleh Direksi Perum Perumnas Senilai Rp. 350 Milyar serta keterpurukan kinerja operasional dan keuangan di Perum Perumnas. Atas pemecatan

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi publik, baik dukungan moril maupun financial, karena sesungguhnya LBH Jakarta adalah milik

Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (Geber BUMN), telah melakukan Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang diselenggarakan  pada hari Minggu-Senin, 2-3 Juni 2013. Silatnas, diikuti oleh 40 pimpinan serikat-serikat pekerja di lingkungan BUMN. Dari Silatnas ini, dihasilkan beberapa rekomendasi yang diantaranya berisikan (1) Menolak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), (2) Pengawalan Panja Outsourcing dan Ketenagakerjaan di Komisi IX

Pemerintah dan DPR RI saat ini sedang melakukan pembaruan hukum acara pidana, yang mana saat ini Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) sedang dibahas di DPR RI. Pembahasan RKUHAP di DPR RI, yang paling alot salah satunya mengenai keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Institusi Polri yang paling “ngotot” menolak keberadaan Hakim Pemeriksa Pendahuluan, dan tetap

Bocah-bocah tak berbaju// lari dari pintu ke pintu,// membangun rumah baru// dari bulir-bulir debu.// Gambar presiden terpajang// di dinding ruang sembahyang,// bersanding pria berjambang.// Jejak-jejak janji// mengerak di lantai,// kliping-kliping berita// jadi alas derita. ……..   Lirih, Okky Madasari, salah satu artis yang tampil dalam panggung ekspresi Beda.Is.Me tahun ini, memadahkan penggalan bait-bait puisi berjudul

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – LBH Jakarta, SketsaKu, serta jaringan aktivis dan masyarakat sipil yang memerjuangkan hak asasi manusia, menggelar kampanye kreatif Jakarta untuk Toleransi bertema ‘Bersama-Beragam’. Acara ini digelar untuk memeringati hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni. Direktur LBH Jakarta Febionesta mengatakan, kegiatan ini menjadi medium untuk mengingatkan kembali bahwa Pancasila sejatinya napas kehidupan

Situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan bangsa ini belum membaik. Sejak Reformasi intoleransi, tindak kekerasan, dan diskriminasi atas nama agama dari tahun ke tahun tidak tampak kecenderungan menurun. Hal ini terekam dalam laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan dari berbagai lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentu saja, fakta yang buram ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip