LBH Jakarta mengecam sekaligus mengutuk keras kasus pembunuhan dan mutilasi 4 orang warga Papua di Kabupaten Mimika oleh 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil merupakan kejahatan yang sangat kejam dan biadab. Diketahui bahwa sekarang 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil tersebut sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tersebut merupakan bentuk Pelanggaran Hak

LBH Jakarta menyelengarakan Pelatihan Jurnalistik dan Kampanye Media bersama Mahasiswa Patani-Thailand Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Pelatihan ini dilangsungkan pada Kamis, 18 Agustus hingga Minggu, 21 Agustus 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengembangan perjuangan hak asasi manusia, demokrasi serta jurnalisme dan kampanye digital. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang

Pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN). Kami memandang agenda pembentukan DKN merupakan agenda lama yang dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena

Halo, Kawan-kawan!   Setelah melalui proses seleksi, berikut ini adalah daftar calon peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi dan berhak untuk mengikuti Seleksi Ujian Tulis KALABAHU 43 LBH Jakarta yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 3 September 2022:   *Untuk informasi lebih lanjut perihal mekanisme Ujian Tulis, silakan cek secara berkala di email masing-masing pada

(22/08) Data pribadi 17 juta pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diduga mengalami kebocoran. Kebocoran data pribadi diduga terjadi kepada para pelanggan PLN dan Indonesia Digital Home (IndiHome), data  yang diduga bocor merupakan data lama yang dipasarkan di situs peretas atau hacker. Dalam deskripsinya, Penjual data pribadi menyebutkan data yang dijual termasuk informasi mengenai ID

Jakarta masih diwarnai oleh penggusuran paksa. Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak lebih baik dari gubernur sebelumnya dalam melakukan penataan, bahkan dapat dikatakan lebih buruk karena secara nyata melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam melakukan penertiban ataupun penggusuran. Melihat penggusuran Januari-Agustus 2015 di DKI Jakarta, yang sebanyak 30 kasus

Siaran Pers Bersama Aliansi Nasional RKUHP Aliansi Nasional RKUHP menolak keras cara-cara pemerintah yang melakukan sosialisasi searah tanpa memperhatikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Pada tanggal 23 Agustus 2022, pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menggelar kick off terkait dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kami menilai agenda ini

Selasa, 23 Agustus 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 2 (SP2) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP2 ini diberikan sebagai dampak dari tidak maksimalnya pelaksanaan rekomendasi pada Surat Peringatan 1 (SP1) yang telah diberikan pada 22 April 2022 silam. KOPAJA mengangkat 9 Permasalahan krusial dan mendesak di DKI Jakarta yang harus

Selengkapnya silahkan klik tautan berikut UNDUH