Puluhan individu dan kelompok yang merupakan korban rekayasa kasus dan praktik pelanggaran hak atas peradilan yang adil (unfair trial) yang didampingi LBH Jakarta, menghadiri solidaritas korban untuk mendukung gugatan ganti kerugian yang dilayangkan nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Atas kasus-kasusserupa yang mereka alami, korban-korban rekayasa kasus menyatakan dukungannya kepada Nelayan Pulau Pari. Paralegal Komunitas LBH Jakarta

Pada 12 Agustus 2022, beredar pemberitaan bahwa Kapuslabfor Polri, Brigjen Pol. Agus Budiharta ditempatkan dalam tempat khusus (Patsus) Mako Brimob menyusul belasan rekan sejawatnya lantaran diduga terlibat rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Josua. LBH Jakarta menilai bahwa dugaan keterlibatan tersebut menambah buruk citra Polri karena kerja-kerja pemolisian selama ini cukup bergantung pada fungsi Labfor dalam mengungkap

Senin, 15 Agustus 2022, agenda pertama sidang Praperadilan Permohonan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Mustaghifirin alias Bobby dan Bahrudin alias Edo sebagai korban kekeliruan penerapan hukum akhirnya dimulai juga. Persidangan dimulai tanpa dihadiri oleh pihak Termohon 2 (Dua) yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Padahal sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan yang layak dan patut oleh pihak Pengadilan

Pada tanggal 9 Agustus 2022 Kapolri melalui Kabareskrim mengumumkan Penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo terkait Kasus Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo disangka sebagai aktor intelektual yang dibantu oleh KM dan Brigadir RR serta memerintahkan Bharada E melakukan Penembakan terhadap Brigadir J.  Selain sebagai aktor Intelektual Pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo juga

Janji Anies untuk mencabut peraturan hukum yang kerap dipakai sebagai dasar praktik penggusuran paksa di DKI Jakarta tampaknya hanya menjadi pesan palsu. Ini dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh Yayan Yuhana, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 8 Agustus 2022 lalu yang menyatakan bahwa pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 207/2016 tentang

“Diskusi Jakarta ke Depan”, Forum Pujian Anies Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 8 Agustus 2022 mengundang Mahasiswa di DKI Jakarta untuk hadir pada pertemuan yang mengusung tema “Diskusi Jakarta ke Depan”. Pada pertemuan tersebut, kami perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyatakan sikapnya atas forum tersebut. Kami merasa forum tersebut tidak memberikan

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Absen Sidang Dua Kali Mustaghfirin alias Bobby dan Bahrudin alias Edo bersama tim kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari kembali datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani proses sidang permohonan ganti kerugian. Namun, alih-alih sidang dimulai, kedua warga Pulau Pari korban kriminalisasi tersebut harus kembali sabar menunggu dikarenakan sidang

Pola Omnibus Law Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbud Ristek”) berencana untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (“RUU Sisdiknas”) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2022. RUU Sisdiknas menggabungkan tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pada 5 Agustus 2022 lalu, LBH Jakarta telah resmi menutup Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom yang diperuntukan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 (“Permenkominfo 5/2020”).  Total terdapat 213 pengaduan masuk masyarakat yang masuk selama 7 hari Pos Pengaduan dibuka