Sengketa informasi publik penanggulangan banjir di DKI Jakarta telah mencapai puncak prosesnya. Kamis, 04 Maret 2021, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memutuskan memenangkan LBH Jakarta dalam sengketa ini dan memerintahkan agar informasi publik terkait mekanisme penanggulangan banjir Jakarta harus dibuka kepada publik. LBH Jakarta mengajukan sengketa informasi publik penanggulangan bencana banjir sejak 17
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali menyeleggarakan kegiatan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Pondok Bambu (23/02). Penyuluhan hukum kali ini diikuti oleh 10 Warga Binaan. Tema yang diusung yaitu mengenai hak-hak yang harus diperoleh warga binaan. Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini dilakukan dengan menerapkan
Banjir kembali terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek pada awal tahun 2021, setidaknya terdapat 69 titik wilayah yang terendam banjir di seluruh JABODETABEK pada tanggal 21 – 22 Februari 2021. Hal ini seperti de javu banjir yang setiap tahun-nya melanda wilayah Jabodetabek, bedanya, tahun ini terasa lebih berat karena dibarengi dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat
ICW, LBH Jakarta, dan Lokataru Foundation akan Meminta Informasi Audit Kepada Kementerian Keuangan Pupus sudah harapan warga untuk dapat mengakses hasil audit BPKP terhadap Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 603 K/TUN/KI/2020 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta Lokataru Foundation. Putusan
Siaran Pers Bersama LBH Jakarta dan LBH Masyarakat Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana amanat yang tercantum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Selain itu, sebagai
Sidang dengan nomor perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (25/02). Agenda persidangan kali ini memasuki pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum menghadirkan Febriyanto Dunggio dan Husin Shahab saksi pelapor untuk diperiksa di muka persidangan. Pada awal persidangan, Tim Penasihat Hukum yang tergabung dalam
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada dua hal
Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Povinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (24/02). Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan 2 orang saksi fakta dari pihak tergugat (pemerintah) yakni Staf Analis Data Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Annisa Zahara dan Dede Romdanih. Agenda persidangan diawali dengan memeriksa
LBH Jakarta mendesak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud M.D. untuk mencabut pernyataannya restorative justice (keadilan restoratif) dapat dilakukan dalam kasus pemerkosaan dan belajar lagi soal gender. Meskipun secara umum upaya mengedepankan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana harus terus kita upayakan, pernyataan tersebut tersebut adalah pernyataan yang keliru, menyesatkan (misleading), dan sangat tidak