KERANGKA KONSEPTUAL Persoalan utama dalam eksaminasi publik putusan ini pada pokoknya adalah pemenuhan hak atas air. Persoalan ini harus dilihat dari dua perspektif secara bersama-sama, yaitu dari perspektif konstitusi (hukum tata negara) dan dari perspektif hukum internasional, secara lebih spesifik hukum hak asasi manusia internasional. Dari perspektif konstitusi (hukum tata negara), air tunduk pada penguasaan

(Jakarta, 1 Desember 2020) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (Taud) kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan hak tiga orang anak yang berhadapan dengan hukum (abh) untuk mendapatkan diversi dalam proses hukum pra penuntutan. Diversi merupakan bentuk pengalihan proses pidana kepada anak yang bertujuan agar tidak terjadi penghukuman yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketiga anak

Rilis Media 513/SK-RILIS/XI/2020 LBH Jakarta bersama korban pinjaman online mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini untuk mencegah terulangnya masalah yang sama berupa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang menggunakan

Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 22 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakilkan Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) guru besar hukum administrasi negara sebagai ahli. Dalam pemeriksaan ahli tersebut, ketiga ahli menjelaskan gugatan seharusnya dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi dan bukan

Siaran Pers Sempat tertunda karena pandemi Covid-19, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 41 resmi dibuka pada 18 September 2020 secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal youtube LBH Jakarta. Kalabahu 41 dibuka dengan diskusi publik yang berjudul “Lantangkan Suara”, dengan pembicara M. Busyro Muqoddas, Asfinawati, Cholil Mahmud, dan Dhyta Caturani. Setiap tahunnya, Kalabahu selalu mengambil

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan penerapan Kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar selama 14 hari di wilayah DKI Jakarta, terhitung sejak 14 September 2020 hingga 27 September 2020 melalui Pergub No. 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019

Halo kawan-kawan semua, mengingat adanya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020, dengan sangat terpaksa kami menunda pelaksanaan Kalabahu 41. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk tetap ‘lantangkan suara’. Akhirnya, setelah melewati berbagai macam pertimbangan bersama, untuk pertama kalinya Kalabahu 41 akan segera diselenggarakan secara daring, tentunya dengan metode baru yang interaktif. Setelah melalui

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Jagat media sosial diramaikan oleh video yang diunggah oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Video berdurasi 37 detik tersebut menampilkan tayangan berupa pasukan bersenjata lengkap dan berlaras panjang memperagakan aksi militer. Dalam unggahannya pada Kamis 09 September 2020, Ketua MPR tersebut memberikan keterangan bahwa

Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 15 September 2020. Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ahli. Salah satu ahli yang dihadirkan adalah Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam persidangan tersebut, Sandrayati menjelaskan bahwa proses penyusunan RUU