Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan tersebut. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses
Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 8 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) saksi fakta dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Keterangan yang dihadirkan para
Jakarta, 7 September 2020 On August 17, 2020, Indonesia celebrated the 75th anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia. We believe Mr. Anies Baswedan, Governor of Jakarta is aware that one of the core objectives of the struggle for independence is to create social justice for all Indonesians. We have strong basis for
Jakarta, 7 September 2020 Kepada Yth. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan di Tempat SURAT TERBUKA UNTUK ANIES BASWEDAN HENTIKAN PRIVATISASI AIR : LAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA Nomor : 413/SK-ADV-PMU/IX/2020 Dengan hormat, Pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin kita memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun
Memperingat 16 tahun pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir bin Thalib Tepat 16 tahun yang lalu, Munir dibunuh. Namun sampai saat ini, tidak ada kemajuan dalam pemeriksaan independen atas kasus ini. Pelaku utama di balik pembunuhan ini, yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh, sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen
LBH Jakarta mengecam keras penyerangan terhadap warga masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. LBH Jakarta menuntut kasus ini diusut secara independen transparan dan akuntabel. Jangan sampai tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota TNI. Tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum untuk kelompok tertentu di republik
Penghilangan paksa dalam Konvensi Anti-Penghilangan Paksa PBB terdiri dari segala bentuk tindakan perampasan kebebasan secara paksa, baik berupa penangkapan, penahanan, penculikan, yang dilegitimasi lewat kekuasaan, dan kerap diikuti dengan penyangkalan-penyangkalan tentang pengetahuan negara atas adanya tindakan penghilangan tersebut, sehingga acap kali menempatkan korban dan keluarganya berada di luar perlindungan hukum. Penghilangan paksa marak terjadi pada
Kepada Yth. Penyedia Jasa e-resources Di tempat Dengan hormat, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi perusahaan Anda dalam memberikan penawaran pengadaan jasa Pembangunan Sistem e-resources bagi organisasi mitra ASF. Berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor 01/PANSEL-LBH/2020 Pengadaan Jasa pembangunan sistem e-resources bagi organisasi mitra ASF, maka dengan ini kami beritahukan kepada peserta penyedia
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 25 Agustus 2020. Perkara telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dimana Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta. Ketiga saksi fakta yang dihadirkan adalah Iswan selaku Wakil Presiden Konfederasi Serikat