Halo kawans, Mempertimbangkan beberapa hal teknis kepesertaan, serta masih banyak calon peserta yang belum melengkapi syarat administrasi sesuai yang dipersyaratkan, maka diputuskan untuk memberi waktu tambahan 3 (tiga) hari bagi teman-teman yang belum lengkap administrasi untuk memperbaiki berkas yang dikirimkan. Sehubungan dengan itu, kami dengan ini menyampaikan bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi calon peserta Karya
Sultan Farel Farizki, salah satu korban penangkapan sewenang-wenang saat aksi Reformasi Dikorupsi kembali dipanggil oleh majelis hakim untuk menjalankan agenda persidangan. Persidangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (31/20). Persidangan hari ini memasuki agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Muslim, S.H. Persidangan dimulai pada pukul 10:30 WIB yang dihadiri oleh seluruh
Risalah Kebijakan LBH Jakarta : Pemerintah Harus Membuat Kebijakan Yang Melindungi Pengguna Pinjaman Online Siaran Pers Korban Pinjaman Online semakin banyak dari hari ke hari. Sejak membuka pos pengaduan khusus korban pinjaman online November 2018, LBH Jakarta telah menerima 5093 pengaduan terkait pinjaman online. Masalah yang dialami oleh korban pun masih dalam lingkup permasalahan yang
Tim Advokasi untuk Demokrasi menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menyikapi Aksi #ReformasiDikorupsi yang terjadi di kota-kota besar penjuru Indonesia yang ditanggapi dengan kekerasan brutal oleh Kepolisian, proses hukum, persidangan, dan berakhir dengan pemenjaraaan. Pada 9 Januari 2020 Komnas HAM telah mengeluarkan “Temuan Tim Peristiwa 24-30 September 2019 Atas
Siaran Pers JAKARTA – Ahmad Yani (45), Heru Prasetyo (25) dan Sugiantoro (31), tiga petani asal desa Lebak Jabung, Kabupaten Mojokerto, mendatangi dan mengadu pada Komnas HAM. Mereka kebingungan mencari perlindungan akibat teror dari preman sewaan perusahaan tambang yang tengah menjarah pasir dan batu andesit di desa mereka. “Kami diintimidasi akan dibunuh, dilaporkan polisi, bahkan
Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Maraknya propaganda politik yang diiringi dengan meningkatnya intensitas penyebaran hoax (berita bohong) sejak era Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pilpres 2019, mendorong aparat penegak hukum untuk menerapkan ketentuan hukum pasal tindak pidana penyebaran berita bohong yang sebelumnya relatif jarang atau bahkan tidak pernah digunakan. Ada beberapa kasus yang kemudian dijerat
Persidangan 12 anak yang diduga terlibat dalam tawuran antar pemuda dengan korban 1 (satu) orang meninggal pada tanggal 17 November 2019 dini hari di Rawalumbu Bekasi, telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 23 Janurai 2019. LBH Jakarta yang mendampingi 2 dari anak -anak pada kasus ini, menduga kuat terdapat penyiksaan terhadap anak-anak yang
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Elektronik Elektrik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Indonesia Epson Industry (PUK SPEE FSPMI PT.IEI) bersama dengan LBH Jakarta melaporkan PT. Indonesia Epson Industry (PT.IEI) Polda Metro Jaya (03/20). Perusahaan yang terkenal dengan produksi printer tersebut diduga telah melakukan tindak pidana pemberangusan serikat pekerja atau union busting. Hal ini berawal
Siaran Pers Pendaftaran Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) resmi dibuka pada Rabu, 29 Januari 2020. Pendaftaran dibuka sampai dengan 24 Februari 2020, sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan pada 19 Maret – 2 Mei 2020. Pada Kalabahu ke-41, “Lantangkan Suara” menjadi tema yang diusung LBH Jakarta karena relevan dengan kondisi saat ini, terjadi krisis demokrasi yang ditandai