Kepada Yth. Rekan-rekan Calon Paralegal Komunitas di- Tempat Dengan hormat, Berdasarkan Pasal 5 SOP Paralegal LBH Jakarta tentang Persyaratan Pengangkatan Paralegal, maka melalui surat ini kami LBH Jakarta memberitahukan bahwa akan mengadakan Pelantikan Calon Paralegal Komunitas (waktu akan diberitahukan kemudian). Kami mengingatkan kepada calon paralegal komunitas untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilantik yaitu

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada perkara No. 1375/Pid.B/2019/PN Jkt. Pst mengabulkan permohonan pemeriksaan usia melalui uji gigi yang diajukan Tim Advoaksi Papua selaku penasihat hukum MG. Hakim beralasan, penetapan dikeluarkan agar tidak terjadi kekeliruan jika terdakwa memang berusia anak namun disidang di pengadilan dewasa. Dalam penetapan yang dikeluarkan pada 18 Februari 2020 itu, hakim

LBH Jakarta mendesak pemerintah untuk  serius dalam perlindungan warga negara Indonesia yang terpapar Virus Corona dan mencegah meluasnya dampak virus Corona di Indonesia. Pemerintah wajib melindungi hak warganya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana mandat konstitusi. Sampai saat ini, tercatat 89.000 lebih kasus orang terinfeksi virus Corona (COVID-19) di seluruh

Halo kawan-kawan, Berikut daftar calon Peserta Kalabahu 41 LBH Jakarta yang lolos seleksi administrasi. Seleksi tertulis Kalabahu 41 akan dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2020 di LBH Jakarta.   Seleksi Tertulis Gelombang 1 Registrasi pukul 09.30 WIB Ujian dilaksanakan pukul 09.45 – 12.00 WIB 1 Febriana Rahmadhani Universitas Gadjah Mada 2 Evi Chrisviani Universitas 17

(Jakarta, bantuanhukum.or.id) – Para Pengacara Publik yang tergabung dalam Jaringan SEAPIL (South East Asian Public Interest Lawyers) mengadakan pertemuan terkait penguatan jaringan pengacara publik dan perlindungan pembela HAM di Asia Tenggara. Pertemuan tersebut diadakan di Bogor pada Selasa hingga Jumat lalu (18-21/02). Febi Yonesta selaku perwakilan YLBHI, LBH Jakarta, dan Sekretariat SEAPIL dalam pembukaan acara

Pernyataan Sikap atas Draft Omnibus Law RUU Cilaka Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Fraksi Rakyat Indonesia (FRI), gabungan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat sipil, memandang proses penyusunan dan substansi draft RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (RUU Cilaka) mematikan demokrasi politik, ekonomi, ekologi, dan tatanan hukum (rule of law). RUU Cilaka lahir dari kebijakan politik negara

Tim advokasi Papua meminta pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara arif dan bijaksana menghentikan proses peradilan yang dialami terdakwa MG. Kejaksaan Negeri Kab. Jayawijaya mendakwa MG dengan lima pasal berlapis yaitu Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP, Pasal  351 ayat 3 KUHP, Pasal 328 KUHP dan Pasal 333 KUHP dengan ancaman pidana hukuman mati. MG dituduh

Siaran Pers Orientasi kebijakan pemerintah berfokus pada strategi untuk memperlancar arus investasi modal melalui perampingan sistem perundang-undangan (Omnibus Law) dan menempatkan alam serta manusia Indonesia tidak lebih hanya sebagai komoditas (barang dagangan) guna menarik investasi. Menjerumuskan masyarakat Indonesia pada kemiskinan, di saat yang bersamaan politik domistikasi terhadap perempuan terus dipertahankan dan diberi ruang. Rancangan Undang-undang

Rilis Media LBH Jakarta Nomor 116/RILIS-LBH/II/2020 26/02/2020 – Banjir kembali melanda wilayah Jabodetabek. Paska Banjir besar yang terjadi di awal tahun 2020, banjir kembali terjadi di sejumlah titik sejak 23 Februari 2020. Data Pusdalops BNPB, 23 Februari 2020 pukul 09.00 WIB, daerah yang terdampak banjir tertinggi ada di wilayah Jakarta Timur, dengan ketinggian air mencapai