Pada Senin, 15 Juli 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menerima pengaduan langsung dari perwakilan 77 guru honorer yang sepanjang 2 (dua) minggu pertama bulan Juli 2024, khususnya pada 8 Juli 2024 bertepatan demgan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), diberhentikan secara sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian guru honorer tersebut disinyalir berasal dari
(04/03) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dengan mengajukan pendapat tertulis ke Pengadilan Negeri Indramayu dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan agama dalam perkara atas nama Terdakwa Panji Gumilang. Dalam pendapat tersebut, pada pokoknya LBH Jakarta menyatakan bahwa Panji Gumilang telah menjadi korban pemaksaan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap ekspresi yang
Pada 28 Maret 2024, keluarga korban Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afrie) bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 13/TNI/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara
“Gerakan Perempuan adalah Pemberontakan Terhadap Penindasan, Menghancurkan Dinding-Dinding Ketidakadilan dan Hegemoni Kekuasaan “ Sejarah gerakan perempuan seperti gerakan hak pilih (suffragette) dan gerakan feminis awal memiliki keterkaitan yang erat dengan gerakan buruh. Jika merujuk pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketidakadilan terhadap pekerja perempuan, seperti upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi kerja
Jakarta, 8 Agustus 2023. Tahun ini merupakan tahun kedua kemenangan gugatan citizen lawsuit (CLS) atas pencemaran udara yang diputus di Pengadilan Negeri Jakarta pada 16 September 2021. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2022. Namun bukannya melaksanakan putusan pengadilan, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih
Selasa, 21 Maret 2023, DPR RI menggelar rapat paripurna yang menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CIpta Kerja) menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut, hanya 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui yakni Fraksi Demokrat dan PKS, selebihnya bersepakat untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Sidang Lanjutan Gugatan PJ Kepala Daerah – 2 Februari 2023 Pada Kamis, 2 Februari 2023, telah berlangsung sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah terkait polemik pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di PTUN Jakarta. Persidangan berlangsung secara elektronik dengan agenda Replik atau pemberian tanggapan dari Para Penggugat yaitu warga masyarakat atas Jawaban Presiden RI dan Mendagri
PROSES EVALUASI YANG TIDAK PARTISIPATIF Pada 31 Januari 2023, Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swastanisasi Air Jakarta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Palyja dan Aetra akan berakhir. Alih-alih melakukan proses evaluasi secara menyeluruh terkait dengan praktik swastanisasi air jakarta yang telah berlangsung selama 25 tahun secara partisipatif, transparan dan akuntabel, Pemprov DKI Jakarta dan PAM
Wacana ERP di Jakarta Pada 10 Januari 2023 lalu muncul wacana dari Pemprov DKI Jakarta yang akan melakukan penerapan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) sebagai solusi dalam mengurai kemacetan yang sudah menjadi rutinitas masyarakat Jakarta. Wacana tersebut tentu bukan wacana baru melainkan sudah mencuat sejak tahun 2004 di era Gubernur Jakarta Sutiyoso dengan