Pernyataan Jokowi Mengenai Kebebasan Beragama Dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 hari selasa tanggal 17 Januari 2023 Presiden Jokowi menyampaikan kepada Bupati dan Walikota menyoal kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana kami Kutip dari Detik.com, yakni “Kemudian ini mumpung juga ketemu bupati dan wali kota. Mengenai kebebasan beribadah
Akrobat Hukum Pemerintah di Penghujung Tahun Di penghujung tahun 2022, tepatnya pada 30 Desember 2022, Pemerintah melakukan akrobat hukum untuk menghidupkan kembali UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Alih-alih melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 untuk memperbaiki UU Cipta Kerja baik secara prosedural maupun substansial, Pemerintah justru terus menerus menerbitkan aturan
Pembacaan Gugatan PJ Kepala Daerah Pada Kamis, 5 Januari 2023, telah dilangsungkan sidang pertama pembacaan gugatan antara warga masyarakat terhadap Presiden RI dan Mendagri RI terkait perbuatan melawan hukum dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Pembacaan gugatan perkara yang teregistrasi dengan nomor: 422/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut dilangsungkan secara elektronik. Pembacaan gugatan tersebut dilakukan setelah menempuh proses dismissal dan
Pembacaan Gugatan Kominfo Secara Elektronik Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD) telah menyelesaikan perbaikan Gugatan terkait Pemutusan Akses terhadap delapan situs layanan internet, aplikasi game dan platform digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan menyerahkan perbaikan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Selasa, 3 Januari 2023, secara langsung dan elektronik.
Selasa, 20 Desember 2022, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Revisi Kedua UU PPP), yaitu Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (20/12) tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya karena permohonan pemohon dinilai tidak beralasan
Audiensi 16 September 2022 Terhitung sejak 3 September 2022 lalu mulai terjadi kembali pencemaran lingkungan akibat debu batubara di wilayah Marunda, di mana hal ini terbukti dengan hasil pendokumentasian warga dengan adanya lantai selasar rumah warga yang kembali menghitam akibat debu batubara. Merespon situasi tersebut, F-MRM bersama-sama dengan LBH Jakarta meminta tindak lanjut atas aduan
KLHK Merespon Surat Keberatan Administratif TAKA Jumat, 16 Desember 2022, 18 Organisasi yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Akademik (TAKA) melayangkan Banding Administratif atas tindakan Anti-sains KLHK melalui penerbitan suat KLHK Nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2/9/2022 yang membatasi kebebasan akademik serta wujud kontrol kekuasaan atas produksi pengetahuan yang melanggar prinsip kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Pengajuan Banding Administratif
Pemerintah Dan DPR Mengulang Kesalahan Yang Sama Penyusunan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi babak baru pembentukan peraturan perundang-undangan yang cacat formil. Pasalnya, pola ini serupa dengan pembentukan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Terakhir kali pun, RUU Sisdiknas menuai banyak penolakan secara prosedural maupun substansial karena pembentukannya yang tertutup dan minim partisipasi. Alih-alih memperbaiki sistem
Aksi Tabur Bunga Jakarta, 5 Desember 2022, masyarakat menggelar aksi simbolik tabur bunga dan membakar kitab RKUHP di depan gedung DPR sebagai tanda atas kematian demokrasi di Indonesia. Aksi ini dilakukan setelah Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Desember 2022, meski aturan