Preambule 19 Agustus 2022 lalu yang diperingati sebagai Hari Orangutan Sedunia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar menyebutkan bahwa populasi orangutan Sumatera, Tapanuli dan Kalimantan jauh dari kepunahan dan justru akan terus bertambah. Merespon pernyataan tersebut, pada 15 September 2022, Erik Meijaard dan Julie Sherman menulis opini berjudul “Orangutan Conservation Needs Agreement on
Warga Gugat Kominfo Rabu, 30 November 2022, Tim Advokasi Kebebasan Digital menggugat Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Para penggugat terdiri dari dua individu yakni Isdaru Pratanto dan Krishna Wisnuputra serta dua lembaga nonpemerintah yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia serta Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI).
Pendaftaran Gugatan PJ Kepala Daerah Senin, 28 November 2022, LBH Jakarta mendaftarkan gugatan terhadap Presiden RI dan Menteri Dalam Negeri RI (“Mendagri”) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) terkait polemik penjabat kepala daerah. Gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang dilakukan Presiden RI dan Mendagri dalam melakukan serangkaian pengangkatan
Siaran Pers YLBHI dan 18 LBH Kantor Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan RKUHP dalam waktu dekat. YLBHI dan 18 LBH Kantor menilai bahwa RKUHP saat ini masih disusun berdasarkan paradigma hukum yang menindas serta diskriminatif. Apabila masih dipaksakan, paradigma hukum yang demikian akan memunculkan satu masalah besar, yakni ancaman over-kriminalisasi kepada rakyat. Simpulan tersebut tercermin
Program Prioritas dan Strategis 2023 Senin, 24 Oktober 2022, sejumlah warga DKI Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta menyambangi Balai Kota untuk mendesak Pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta untuk menyertakan Perda Bankum dalam daftar Program Prioritas dan Strategis 2023. Desakan ini disampaikan melalui kanal aduan terbuka yang dihadirkan kembali
PDAM Mengingkari Mandat Konstitusi LBH Jakarta menyayangkan langkah PDAM membuat MoU pengelolaan sistem air minum dengan PT. Moya Indonesia selama 25 tahun ke depan. Padahal, konsesi antara PDAM dengan Palyja dan Aetra belum juga berakhir, bahkan belum ada evaluasi secara menyeluruh terhadap kegagalan juga kerugian besar akibat swastanisasi air yang berlangsung sejak 1998 lalu. Hal
Koalisi Pendidikan Nasional Koalisi Pendidikan Nasional (KPN) yang terdiri dari unsur mahasiswa, guru, pelajar, akademisi, pemerhati pendidikan, pegiat pendidikan masyarakat adat, pegiat pendidikan alternatif serta organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pendidikan di Indonesia menolak RUU Sisdiknas yang diusung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbud Ristek”) sejak Januari 2022 lalu. Pembahasan RUU yang
Pertemuan KRMP dan Pemprov DKI Jakarta, 3 Oktober 2022 Senin, 3 Oktober 2022 telah berlangsung pertemuan antara Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (“KRMP”) dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebagai bentuk tindak lanjut dari aksi KRMP 30 September 2022 lalu. Hasil negosiasi antara KRMP dengan
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), AJAR (Asia Justice and Rights) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta memberikan perhatian serius terhadap rencana pemerintah dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). RUU ini memang telah menjadi suatu diskursus di lingkungan pemerintahan, misalnya sejak tahun 2020 pemerintah telah memasukan RUU KKR