LBH Jakarta, Jakarta-Rabu (10/09), LBH Jakarta dan Aliansi Serikat Buruh yang terdiri dari KSBSI, PPMI, SBSI, SBSI Nikeuba, SPJSI, FBLP, PPMI (Percetakan), OPSI, GEBER BUMN, ASPEK INDONESIA, FSP2KI, PROGRESIP (SGBN), KPO, SPC PPJ, dan JALA PRT mengadakan aksi di depan Rumah Transisi Jokowi – JK, Jl. Situbondo No. 10, Menteng, Jakarta Pusat Tujuan dari aksi
Senin, 4 Agustus 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendeklarasikan berdirinya rumah transisi yang terbagi ke dalam 22 kelompok kerja (pokja) dengan tugas tim transisi ialah: Merancang strategi penjabaran visi misi, “nawa cita” dan janji-janji dalam kampanye yang diusung presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Mempersiapkan hal strategis berkaitan dengan APBN 2015 dan
Jakarta – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Febi Yonesta menilai adanya kejanggalan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (UU MD3). Febi menduga kuat syarat penyidikan pada Pasal 245 UU MD3 merupakan siasat dewan agar terhindar dari perbuatan yang memalukan di luar tindakan pidana. Menurut Febi, perilaku anggota dewan di
Agenda pemerintahan baru di bawah Jokowi – Jusuf Kala menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) yang sangat besar, bukan saja karena agenda perubahan yang dirasakan jauh dari harapan ketika reformasi digulirkan tetapi juga harapan yang sangat besar dari masyarakat sebagai konsekuensi logis menagih janji kampanye. Rumah transisi yang dibangun Jokowi, merupakan tradisi baru mempersiapkan pemerintahan baru patut
Infringement holiday allowance (THR) labor happens each year. In the last five years, LBH Jakarta opened a post complaints and always received complaints of violations in the form of late payment and non-payment of workers’ rights by the company THR. Unfortunately, every year Kemenakertrans just issued a circular calling on the company to pay THR
A variety of legislation in Indonesia are set to a number of provisions for the protection of workers. Even some of the acts that constitute infringement threaten with criminal sanctions for violators. These rules include the Law No. 13 of 2003 on Labor, Law No.. 3 of 1992 on Social Security, Law no. 21 Year
Motivated by a number of non- infringement of law enforcement experienced by the workers who work in the state-owned company, the Jakarta Legal Aid Institute for the workers formed an alliance called Gerakan Bersama BUMN (BUMN Geber) on March 4th, 2013, seeked the elimination of the implementation of outsourcing in BUMN. Establishment of Geber BUMN
Minimum wage increased in 2013 in the province of Jakarta and its surroundings is quite significant, exceeding the 40 % rate hike. Regional Head decision to raise the minimum wage to be addressed by a number of companies to apply suspension of the minimum wage, but the request was tricky regarding eligibility of suspension. Efforts
In the making process of Law Number 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement, LBH Jakarta delivered a number of criticisms of mechanisms. Some of these criticisms specifically directed towards provision of the settlement period that did not correspond to the real conditions, the process of filing a stiff and very formal, canalization into