Putusan Mahkamah Konstitusi yang meluaskan objek praperadilan, di antaranya memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan, ternyata tidak direspon cepat oleh Mahkamah Agung‎, dengan mengeluarkan peraturan. Sehingga, putusan MK yang tujuannya membuat kepastian hukum, justru saat ini menimbulkan masalah baru karena lambannya langkah MA tersebut. “Permasalahan paling utama terletak pada pembatalan tentang sejauh mana pembuktian dapat

Peringatan Hari PRT Internasional ke-4 16 Juni adalah hari bersejarah untuk penegakan martabat manusia, dimana pada tanggal tersebut telah diakuinya standar-standar internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi kerja jutaan pekerja rumah tangga di dunia. International Labor Conference (ILC) yang ke-100 di Jenewa pada 1-17 Juni 2011 telah mengadopsi Konvensi mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Rumah

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Kamis 21Mei 2015, perwakilan LBH Jakarta, F. Yonesta, menghadiri dan menyampaikan pokok pikirannya di depan peserta Konferensi Internasional tentang Hak Orang-orang dengan Disabilitas dan Promosi Pendidikan Yang Inklusif di Institusi Pendidikan Islam, yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, bekerjasama dengan Australian Chatolic University dan Australia Indonesia Partnership for Justice, di Yogyakarta 21-22 Mei

Siaran Pers: Solidaritas Lintas Iman untuk Rohingya Beberapa tahun terakhir ini, sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menghadapi gelombang pencari suaka dan pengungsi Rohingya asal Myanmar dan Banglades. Sebagaimana dilansir oleh berbagai media, baru-baru ini kapal-kapal pembawa ratusan pengungsi Rohingya sempat ditolak aparat keamanan Indonesia, Malaysia, dan Thailand untuk berlabuh di wilayahnya. Menurut sumber

Press Release: Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Pencari Suaka dan Pengungsi mengapresiasi tindakan Pemerintah Daerah Nangroe Aceh Darussalam yang telah menerima memfasilitasi kedatangan para pengungsi tak berkewarnegaraan Rohingya di wilayahnya. Menurut Koalisi, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat menjadi contoh yang baik dengan membuka pintu,

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Komite Aksi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran (“KA PPRTBM”) menyambangi Kementerian Tenaga Kerja untuk beraudiensi dengan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri (20/1). KA PPRTBM mendatangi Kementerian Tenaga Kerja berkenaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (“Permenaker No. 2/2015”) pada tanggal 16 Januari 2015

Tragedi pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir kembali mendapat sorotan setelah Menteri Hukum dan Asasi Manusia pada kabinet kerja Jokowi-JK memutuskan untuk memberikan pembebasan bersyarat pada terpidana pembunuh Munir, Pollycarpus Budihari Priyanto. Drama proses peradilan pembunuhan Munir yang mengalami pasang surut setelah Mahkamah Agung sempat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara dan kemudian hari dikurangi menjadi

Tes Keperawanan yang Diterapkan Bagi Calon Polwan Adalah Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mewajibkan para calon polwan untuk menjalani tes keperawanan sebagai syarat masuk. Tes keperawanan adalah tindakan diskriminatif, kejam, melecehkan, merendahkan dan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Tes keperawanan sebagai syarat menjadi polwan

SUAKA mengecam keras kebijakan imigrasi anti resettlement yang baru saja dikeluarkan oleh Pemerintah Australia terhadap para pengungsi yang berada di Indonesia. Kebijakan ini jelas bertentangan dengan kewajiban Internasional Australia selaku negara pihak dari Konvensi Pengungsi 1951 dan mengakibatkan situasi tidak menentu bagi para pengungsi selama transit di Indonesia. Kebijakan imigrasi yang dikeluarkan pada 18 November