Terhitung sejak 30 Juli 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO RI) telah melakukan pemblokiran terhadap 8 (delapan) situs dan aplikasi dengan traffic tinggi yakni PayPal, Yahoo, Epic Games, Steam, Dota, Counter Strike, Xandr.com, dan Origin (EA) dengan alasan situs dan aplikasi tersebut tidak terdaftar resmi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat berdasarkan Peraturan
Rabu, 20 Juli 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (“KOPAJA”) melayangkan Surat Banding Administratif atas Surat Tanggapan Nomor 180/4026/SJ oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan yang diajukan tidak dapat diterima dan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Presiden telah sesuai peraturan perundang-undangan. [dt_highlight color=”FFFFFF” text_color=”000000″ bg_color=”f1c40f”]Baca juga: “KOPAJA: Surat
1 Juli 2016 lalu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”). UU 10/2016 ini mengatur mengenai pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, khususnya sebagaimana termaktub dalam
Sebanyak lebih kurang 500 mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Aksi ini mengusung tajuk Pekan Melawan yang menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di beberapa kota lain di Indonesia. Aksi kali ini hadir atas tidak diacuhkannya somasi yang disampaikan tujuh hari lalu oleh massa aksi
LBH Jakarta menyesalkan dan mengkritik keras langkah Pemerintah dan DPR yang mengesahan Revisi UU P3 hari ini. Bertambah lagi preseden penyusunan UU yang tidak transparan, nirpartisipasi dan terburu-buru oleh pemerintah dan DPR. Setelah sebelumnya disahkan Revisi UU KPK, Revisi UU Mahkamah Konstitusi, Revisi UU Minerba, UU Omnibus Law Cipta Kerja, UU IKN dengan cara yang
LBH Jakarta mengapresiasi langkah DPR RI mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada Selasa (12/4). Kemenangan ini tentu tidak lepas dari kerja keras dari banyak pihak selama 10 tahun terakhir. Atas berbagai upaya advokasi kebijakan, LBH Jakarta memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap korban, penyintas dan jaringan masyarakat sipil. Akhirnya, Indonesia memiliki regulasi yang
Jakarta, 22 Maret 2022. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pesimis terhadap proses penghentian privatisasi air di Jakarta. Hal ini mengingat proses kontrak perjanjian kerjasama terkait privatisasi air Jakarta ini akan berakhir di tahun 2023, namun proses transisi konsesi pengembalian pengelolaan air yang digadang-gadang akan berlangsung selama 6 bulan dirasa minim partisipasi publik dan
Jakarta (29/11/2021), Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) yang tergabung dari berbagai elemen buruh, petani, mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil lainnya melakukan aksi demonstrasi untuk menyikapi kebijakan pemerintah yang menerbitkan beberapa regulasi terkait pengupahan yang berdampak luas terhadap nasib buruh dan masyarakat luas. Dalam aksi yang mengangkat tema “Indonesia Darurat Upah, Melawan atau Ditindas Selamanya”,
Hari ini, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan pada pokoknya: Pembentukan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”; Menyatakan UU No. 11