Kasus Suap Dan Penggelapan Dalam Jabatan Perkara Narkotika Rabu, 31 Agustus 2022, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutus sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap polisi pelaku dugaan suap dan penggelapan dalam jabatan perkara narkotika, yakni eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol. Edwin Hatorangan Hariandja. Tak hanya Edwin, Kasat Reserse Narkoba, AKP Nasrandi
LBH Jakarta mengecam sekaligus mengutuk keras kasus pembunuhan dan mutilasi 4 orang warga Papua di Kabupaten Mimika oleh 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil merupakan kejahatan yang sangat kejam dan biadab. Diketahui bahwa sekarang 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil tersebut sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tersebut merupakan bentuk Pelanggaran Hak
Siaran Pers Bersama Aliansi Nasional RKUHP Aliansi Nasional RKUHP menolak keras cara-cara pemerintah yang melakukan sosialisasi searah tanpa memperhatikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Pada tanggal 23 Agustus 2022, pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menggelar kick off terkait dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kami menilai agenda ini
Selasa, 23 Agustus 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 2 (SP2) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP2 ini diberikan sebagai dampak dari tidak maksimalnya pelaksanaan rekomendasi pada Surat Peringatan 1 (SP1) yang telah diberikan pada 22 April 2022 silam. KOPAJA mengangkat 9 Permasalahan krusial dan mendesak di DKI Jakarta yang harus
Pernyataan Mahfud MD Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD yang pada 18 Agustus 2022 lalu menyatakan bahwa, “Polisi Langgar Disiplin di Kasus Brigadir J Dimaafkan Saja” (Tirto.id: https://tirto.id/gvhH). Pernyataan tersebut bukan saja keliru, menyesatkan, dan membohongi publik. Lebih dari itu, pernyataan Menkopolhukam tersebut tidak berpihak pada korban. Parahnya, hal tersebut
Janji Anies untuk mencabut peraturan hukum yang kerap dipakai sebagai dasar praktik penggusuran paksa di DKI Jakarta tampaknya hanya menjadi pesan palsu. Ini dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh Yayan Yuhana, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 8 Agustus 2022 lalu yang menyatakan bahwa pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 207/2016 tentang
“Diskusi Jakarta ke Depan”, Forum Pujian Anies Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 8 Agustus 2022 mengundang Mahasiswa di DKI Jakarta untuk hadir pada pertemuan yang mengusung tema “Diskusi Jakarta ke Depan”. Pada pertemuan tersebut, kami perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyatakan sikapnya atas forum tersebut. Kami merasa forum tersebut tidak memberikan
Pola Omnibus Law Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbud Ristek”) berencana untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (“RUU Sisdiknas”) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2022. RUU Sisdiknas menggabungkan tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Kamis, 4 Agustus 2022, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (“KRMP”) mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan dan menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Sebelumnya, pada 10 Februari 2022 KRMP