Sejumlah organisasi buruh dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Buruh untuk Rakyat (Gebrak) dan LBH Jakarta melakukan audiensi dengan Mahkamah Agung (MA), Senin (02/04). Audiensi ini dilakukan guna membahas banyaknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang merugikan buruh. Surat edaran yang dibahas adalah SEMA Nomor 7 Tahun 2012, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan

Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian Resor Jakarta Utara dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya yang menghalangi pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada para buruh Awak Mobil Tangki (AMT) Pertamina yang ditangkap sewenang-wenang kemarin sore (18/3). Hingga rilis ini dibuat para buruh belum bisa bertemu dengan penasehat hukum meskipun sudah

Siaran Pers Tim Advokasi Selamatkan KPK Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK Kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta Tim Advokasi Selamatkan KPK yang terdiri dari YLBHI, ICW, LBH Jakarta, dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi telah memberikan dokumen kesimpulan perkara gugatan tata usaha negara kepada Majelis Hakim PTUN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali mengadakan persidangan sengketa tata usaha negara antara Wadah Pegawai (WP) KPK vs Pimpinan KPK pada Kamis (31/1). Persidangan kali ini memasuki agenda mendengar keterangan saksi fakta dan ahli dari pihak penggugat, dalam hal ini Wadah Pegawai KPK. Hadir sebagai saksi fakta Rasamala Aritonang (Kabag Perundang-undangan dan Produk Hukum

Kamis (24/1), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang sengketa TUN soal SK rotasi dan mutasi pegawai KPK antara Wadah Pegawai KPK (penggugat) dengan Pimpinan KPK (tergugat) dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi ahli dari pihak pengugat. Dalam kesempatan mendatangkan saksi ahli ke persidangan, WP KPK meminta Ir. Dinarwulan Sutoto, M.Si, Direktur Utama PT.

LBH Jakarta kembali melanjutkan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh 2018 dengan materi “Hak Pekerja atas Kesehatan dan Jaminan Sosial” di Gedung LBH Jakarta (12/1). Narasumber pada materi ini adalah Andriko Otang, S.H., M.H., yang merupakan Direktur Trade Union Rights Centre (TURC). Andriko Otang dalam pembahasan tentang “Hak Pekerja atas Kesehatan dan Jaminan Sosial”, menjelaskan

Kalabahu Buruh LBH Jakarta 2018 Angkatan V kembali dilanjutkan dengan sesi kelas “Strategi Advokasi” pada  hari Minggu lalu (13/01). Materi ini diberikan dengan harapan para peserta Kalabahu Buruh memhami dan dapat menyusun agenda advokasi secara terstruktur.  Materi ini disampaikan langsung oleh Pengacara Publik LBH Jakarta dari bidang perburuhan Rasyid Ridha S. Rasyid memulai perbincangan dalam

LBH Jakarta kembali melanjutkan Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh, Minggu (07/10) di Gedung LBH Jakarta. Tema pembahasan pada kelas Kalabahu Buruh kali ini terkait permasalahan Pidana Perburuhan, yang dibawakan oleh Oky Wiratama selaku Pengacara Publik LBH Jakarta. “Pidana Perburuahan bisa jadi alternatif advokasi, selain aksi masa, demo, dan mogok kerja,” ujar Oky Wiratama membuka

Penyampaian materi dalam Karya Latihan Bantuan Hukum Buruh (Kalabahu Buruh) 2018 kembali dilanjutkan. Kali ini, Minggu (7/01) di Gedung YLBHI/LBH Jakarta, para peserta Kalabahu Buruh mendapatkan materi tentang “Sistem Pengupahan di Indonesia” yang disampaikan oleh Andriko Otang. Pria yang akrab disapa Otang ini merupakan Direktur Trade Union Rights Center(TURC). TURC adalah organisasi masyarakat sipil yang