Jakarta – Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1231 tahun 2014 soal pengelolaan air bersih di Jakarta menjadi acuan dalam diskusi publik “ Menjawab Tantangan Penyediaan Air di Jakarta” yang digelar di Jakarta oleh Mahasiswa Al Azhar Jakarta. Direktorat Pengembangan Air Minum, Kementerian PU, Hilwan mengatakan kondisi pemerintah Pusat maupun pemerintah provinsi DKI Jakarta sangat dilematis.
Belum lama ini, pada 25 Agustus 2014, anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dilantik. Sebagai pembawa mandat warga Jakarta, mereka tentu harus diingatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini mendera warga DKI Jakarta. Ada banyak masalah di Jakarta yang perlu diperhatikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta terpilih. Diantaranya adalah penggusuran, pendidikan, kesehatan, dan masalah air.
Jakarta – Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Febi Yonesta menilai adanya kejanggalan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR, dan DPRD (UU MD3). Febi menduga kuat syarat penyidikan pada Pasal 245 UU MD3 merupakan siasat dewan agar terhindar dari perbuatan yang memalukan di luar tindakan pidana. Menurut Febi, perilaku anggota dewan di
Agenda pemerintahan baru di bawah Jokowi – Jusuf Kala menyisakan Pekerjaan Rumah (PR) yang sangat besar, bukan saja karena agenda perubahan yang dirasakan jauh dari harapan ketika reformasi digulirkan tetapi juga harapan yang sangat besar dari masyarakat sebagai konsekuensi logis menagih janji kampanye. Rumah transisi yang dibangun Jokowi, merupakan tradisi baru mempersiapkan pemerintahan baru patut
Pengesahan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD oleh DPR RI terus menuai kontroversi. Setelah perwakilan DPD mengajukan uji materi atas UU tersebut, kini giliran Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Senin (18/8/2014). UU tersebut dinilai membuat anggota legislatif semakin kebal hukum jika terjerat kasus. Pengacara LBH Jakarta, Ichsan Zikry, mengatakan, pengajuan
An otherwise normal Monday morning in the neighborhoods surrounding the Mampang River was punctuated by the sound of sledgehammers smashing concrete and the growl of an excavator demolishing homes, as the South Jakarta municipal administration commenced its endeavor to relocate residents, prevent future flooding and “normalize” the area. The efforts began Monday morning around 8
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana menempuh upaya hukum luar biasa terkait vonis lima bulan penjara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, buat Zulfikar, 34. LBH Jakarta akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Hakim Sukowaluyo. “Kami akan tempuh upaya hukum luar biasa, yakni PK. Sekarang fokus kami adalah bagaimana saudara Zulfikar bisa keluar dari penjara,” kata
JAKARTA – Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhamad Isnur, menyampaikan pendapatnya bahwa perjuangan GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia adalah perjuangan yang menjadi tolok ukur sejauh mana negara mampu menegakkan aturan dan perundangan serta konstitusi nasional, tanpa diskriminasi. “Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) akan dicatat sebagai presiden gagal, jika sampai peralihan tampuk pemerintahan
Jakarta – Sebanyak 18 lembaga swadaya masyarakat mengeluarkan pernyataan bersama yang menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri dugaan politik uang terkait dengan Pemilihan Umum Presiden 2014. Siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7), menyebutkan KPK harus menindaklanjuti dugaan politik uang pasca-Pilpres 2014. Beragam LSM itu juga merekomendasikan KPK agar aktif sebagai pihak