Thousands of local people have protested against plans to construct a Green Lotus housing complex on the water catchment area of Situ Rawa Bogo in Jati Asih, Bekasi, West Java. The Green Lotus complex, which is set to be built by developer PT Sukses SERC Jaya Pratama, will contain 81 houses on 14,931 square meters

Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ICW, Kontras, Walhi, Imparsial, Perludem, TURC, serta LBH Jakarta mendatangi kantor Bawaslu. Mereka mendesak Bawaslu untuk terus mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara mulai dari tingkat terbawah hingga tingkat pusat untuk meminimalisir kecurangan. “Fungsi Bawaslu saat ini jadi penting karena pasca pemungutan suara, proses penting selanjutnya adalah

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta Badan Pengawas Peilu (Bawaslu) untuk memerintahkan calon presiden Prabowo Subianto agar menarik surat pribadinya yang dikirimkan untuk para guru. Sekjen FSGI Retno Listiyarti mengatakan, surat-surat masih beredar di masa tenang Pemilu Presiden 2014 ini. “Hingga masa tenang, di berbagai daerah seperti di Malang, Jember

 Jakarta – LBH Jakarta akan melaporkan Fahri Hamzah ke Badan Kehormatan (BK) DPR karena menuduh lembaga tersebut menerima uang dari Joko Widodo untuk menyerang Prabowo. Fahri dinilai kerap melontarkan ucapan yang tak berlandaskan fakta. “Kesalahan Fahri menumpuk. Publik harus menghukum Fahri Hamzah,” kata Direktur LBH Jakarta, Feby Yonesta di gedung YLBHI, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat,

Jakarta, HanTer – Koalisi Pemantau Independen Indonesia (KPII) mengajak masyarakat untuk berpatisipasi dalam mengawasi jalannya Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014, besok. KPII terdiri dari sejumlah elemen masyarakat seperti AJI, Perludem, ILAB, Migrant Care, ICW, TII, Public Virtue Indonesia, Jari Ungu, Ayovote, LBH Pers, LBH Jakarta, Satuduni, dan Kamoe Indonesia. “KPII membuka banyak saluran laporan

Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur, memandang visi-misi pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan melibatkan militer untuk menjaga ketertiban umum sangat berbahaya. Ia melihat visi itu sebagai upaya mengeluarkan kembali militer dari barak di kehidupan sipil seperti di masa Orde Baru. ”Itu ada di visi-misi yang mereka ajukan ke KPU.

Hasil kajian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu terkait pengiriman surat yang diteken Prabowo Subianto ke sejumlah guru yang berisi permintaan memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 1 tersebut pada pemilu presiden 9 Juli mendatang. “Ini merupakan pelanggaran Pasal 41 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden –

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Rajagukguk menyatakan Indonesia akan mengalami kemunduran jika dipimpin presiden yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Pada Pilpres, masyarakat diminta tidak menggantungkan harapan terhadap capres yang terlibat pelanggaran HAM termasuk para mantan jenderal,” kata Maruli yang menjadi juru bicara Koalisi Melawan Lupa di depan Istana Negara Jakarta,

Hukum di Indonesia tidak mampu melindungi kelompok minoritas yang menjadi korban persekusi dan intoleransi. “Kita mempunyai Undang-undang Dasar yang menjamin kebebasan beragama, tetapi belum ada Undang-undang turunannya yang menjamin kebebasan beragama berlangsung. Ini masalah yang terus berlangsung. Hukum juga bukan melindungi korban tetapi dijadikan alat melanggar hak asasi manusia,” kata Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH