The government was ordered to pay 32-year-old Noorfadilla Ahmad Saikin RM12,907.68 for loss of earnings, RM2,296.10 for loss of EPF (Employees Provident Fund), RM912.71 for loss of EPF dividends, as well as RM25,000 for pain and suffering, and RM5,000 in costs. “It is one small step for Noorfadilla, but one giant leap for women’s rights

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kepolisian salah prosedur tentang penahanan MR. Kepolisian menyebut MR berusia 19 tahun, padahal dia baru berumur 16 tahun. “Polsek Metro Gambir tak berhak menahan MR,” kata Hardi Firman, pengacara publik dari LBH Jakarta, saat menjenguk MR di Mepolsek Metro Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (5/11/2014). Menurut Hardi, Polsek Gambir menyandarkan KUHAP

Sejumlah organisasi buruh berharap calon presiden dan calon wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla bisa merealisasikan upah layak sebagaimana visi dan misi yang pernah mereka sampaikan saat kampanye Pemilu Presiden 2014. “Saat ini masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara standar upah minimum di Indonesia dengan standar kebutuhan hidup layak,” kata kuasa hukum organisasi buruh

Koordinator Gerakan Bersama Buruh/Pekerja BUMN (Geber BUMN) Achmad Ismail mengatakan ada sekitar 280.000 pekerja outsourcing atau alih daya di 141 perusahaan BUMN yang membutuhkan kepastian pengangkatan menjadi pegawai tetap. “Padahal kesepakatan sudah ada, namun realisasinya sampai sekarang belum terpenuhi,” katanya di Kantor Sekretariat Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Senin (13/10/2014). Geber BUMN berharap pengangkatan tersebut

Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Tigor Hutapea mengatakan bahwa UU Pilkada dibuat hanya untuk kepentingan elit karena kepala daerah akan dipilih tergantung dari kepentingan politik DRPD, bukan kepentingan rakyat. “Dalam pemerintahan ke depan seluruh peraturan, kebijakan, dan pelayanan pemerintah daerah akan lebih berpihak pada DPRD dan kalangannya,” kata Tigor setelah mengikuti aksi damai

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerakan Rakyat Berdaulat: Rakyat Bersatu Tidak Bisa Dikalahkan menggelar pernyataan bersama menolak mundurnya demokrasi. Sikap ini dilakukan menyikapi perkembangan politik pascapemilu 2014 khususnya usai keputusan DPR yang mengembalikan Pilkada melalui DPRD. “Perjuangan ini bertujuan jangka panjang untuk memperkuat konsolidasi demokrasi. Dalam waktu yang segera dan mendesak memastikan Pemilukada langsung disahkan kembali dalam undang-undang,”

Gara-gara menanam pohon di bahu jalan Perumahan Pesona Mutiara Indah,Tambun Utara, 4 warganya mendapat panggilan kepolisian dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Adalah Sukmadi, Sulaeman, Sugiono dan Embon. Mereka oleh Developer Perumahan, PT Sadra Indo Utama, dianggap bersalah karena telah menanam pohon di bahu jalan area perumahan. Merasa tidak benar dengan surat panggilan kepolisian tersebut, 4

Jakarta, LBH Jakarta – Puluhan warga Jalan Pemuda RT 02/ 02 Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur menggelar unjuk rasa di depan Mapolres Jakarta Timur, Selasa (23/9). Dengan membentangkan spanduk dan poster, warga mendesak pihak kepolisian menghentikan kasus kriminalisasi terhadap 12 warga yang dituding menyerobot tanah seluas sekitar 2.900 meter persegi yang diklaim milik seseorang bernama

Jakarta – Politikus PKS Fahri Hamzah tidak hadir dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR yang digelar Badan Kehormatan (BK) DPR hari ini. Ketua BK Trimedya Panjaitan mengatakan Wasekjen PKS itu berhalangan hadir karena mengaku sedang di luar negeri. “Dia nggak datang, katanya dia di luar negeri. Kita coba minggu depan untuk undang lagi