Rabu 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo melantik calon tunggal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Komjen Listyo Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Pelantikan itu akan berdampak pada kursi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) lowong dan menunggu pengganti yang baru. Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Presiden Republik

(Jakarta, 1 Desember 2020) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (Taud) kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan hak tiga orang anak yang berhadapan dengan hukum (abh) untuk mendapatkan diversi dalam proses hukum pra penuntutan. Diversi merupakan bentuk pengalihan proses pidana kepada anak yang bertujuan agar tidak terjadi penghukuman yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketiga anak

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan saksi-saksi mendatangi Unit 4 Paminal Propam Polda Metro Jaya, guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya terhadap Muhammad Riski Riyanto (21) dan Rio Imanuel Adolof (23), korban pemidanaan yang

Senin (02/03), Tim Advokasi untuk Demokrasi (LBH Jakarta, Kontras, LBH Pers, LBH Masyarakat, dan Imparsial) bersama dengan perwakilan koran brutalitas kepolisian saat aksi Reformasi Dikorupsi, melakukan pengaduan ke Ombudsman RI atas dugaan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat, serta Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Barat dalam menangani

Polda Metro Jaya dan berbagai kantor Kepolisian di beberapa daerah melarang mahasiswa untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk berdemonstrasi, menyampaikan pendapat dimuka umum hingga Pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI terpilih pada 20 Oktober 2019. Berkenaan dengan itu, Kapolda menyatakan jika ada pihak yang hendak melakukan unjuk rasa, kepolisian akan melakukan diskresi dengan tidak memberikan

Sebagai upaya meningkatkan keamanan menjelang perhelatan akbar ASIAN GAMES yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang mulai 18 Agustus 2018 mendatang, Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya  melakukan operasi keamanan besar-besaran diberbagai wilayah. Salah satu sasaran utama operasi tersebut adalah para pelaku begal, penjambretan dan kejahatan jalanan lainnya yang sedang marak terjadi dan dinilai meresahkan masyarakat. Tak

Senin (9/07), TA merasa hidupnya bersemangat kembali setelah bertemu dengan anaknya. Perpisahan TA dengan anaknya berawal ketika TA yang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 6 bulan meninggalkan rumah orang tuanya karena ingin menenangkan diri untuk menerima keadaan bahwa dia akan menjadi orang tua tunggal. Saat TA menumpang tinggal di rumah temannya, secara tiba-tiba teman

Pers Rilis: 682 / SK-RILIS / VII /2018 Hari Bhayangkara ke 72 – LBH Jakarta kembali harus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk benar-benar serius untuk melakukan reformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, transparan, akuntabel dan humanis yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Desakan tersebut merujuk pada masih terjadinya pola pelanggaran

Kamis, 22 Februari 2018, Ruang PK Ojong-Muchtar Lubis LBH Jakarta nampak ramai dipenuhi oleh wartawan, mahasiswa dan masyarakat sipil lainya. Mereka semua hadir memenuhi LBH Jakarta guna mengikuti diskusi publik yang diadakan oleh LBH Jakarta. Diskusi ini diselenggarakan untuk menyoroti potret pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di tingkat kepolisian. Diskusi Publik tersebut menghadirkan