Kamis, 20 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya kembali menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta terkait gugatan atas Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang

Jakarta, 8 Januari 2024, Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya tiba pada tahap pembacaan putusan akhir. Sejak pagi, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dipenuhi oleh aparat keamanan dengan senjata lengkap dan mobil taktis dengan jumlah yang sangat banyak. Adapun aparat berjaga berasal dari ragam satuan mulai dari Polda

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, aktivis, mahasiswa dan berbagai latar belakang mengecam keras proses kriminalisasi yang terus berjalan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih tujuh bulan sidang ini berlangsung, publik disuguhkan fenomena yang menempatkan aktivis dan pembela HAM sebagai musuh negara dan

Jakarta, 13 November 2023 – Kasus kriminalisasi terhadap Fatia Maulidiyanti (Koordinator KontraS 2020-2023) dan Haris Azhar (Pendiri Lokataru) akhirnya sampai pada tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sebelum Jaksa membacakan tuntutannya, kami mengajukan alat bukti surat yang telah kami hadirkan sebelumnya pada proses pemeriksaan saksi dan ahli. Alat bukti surat ini bertujuan untuk

Rabu, 2 Juni 2021, persidangan dua (2) orang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, yakni Ruland Rudolof Karafir yang merupakan Kepala Biro Pendidikan dan Pembinaan Pengurus Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Finakat Molama yang merupakan Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jakarta, telah memasuki agenda Pembacaan Eksepsi Penasihat Hukum dari Tim Advokasi Papua. Sejak

Siaran Pers Tim Advokasi Hak atas Air Tak Kunjung Membawa Surat Kuasa pada Sidang Keterbukaan Informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tidak Serius dalam Transparansi Pengelolaan Air Bersih di Jakarta Tim Advokasi Hak atas Air mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terhadap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta

Sidang Jumhur Hidayat  kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (27/05). Pada persidangan tersebut, Tim Kuasa Hukum Jumhur hidayat menghadirkan ahli hukum pidana, Ahmad Sofian. Ahmad merupakan peneliti dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara. Selain mengajar di Universitas Bina Nusantara, Sofian menjabat sebagai Sekretaris Jendral Komunitas Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia

Sidang Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (12/04).  Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli sosiologi hukum, Trubus Rahardiansah. Trubus merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Melalui desakan tim kuasa hukum pada persidangan kali ini, Jumhur Hidayat selaku terdakwa dapat hadir langsung dalam ruang sidang. Ahli pada persidangan ini dimintai

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Papua Sidang praperadilan Ruland dan Kevin memasuki sidang pembacaan permohonan pada hari ini, Senin, 12 April 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah sidang sebelumnya pada 5 April 2021 sempat ditunda karena pihak kepolisian sebagai Termohon tidak hadir. Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2021, Ruland dan Kevin ditangkap oleh Polda