Dianggap telah dengan sengaja melakukan privatisasi air, Presiden Jokowidodo beserta jajarannya disomasi. Somasi yang diajukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) itu menganggap pemerintah telah mengingkari Undang Undang Dasar 1945 agar bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkadung di dalamnya dikuasai oleh Negara, bukan malah dibiarkan dan diberikan untuk dikuasai pihak swasta. Landasan
Jakarta, bantuanhukum.or.id – Kamis lalu (20/8) BNP2TKI melakukan sosialisasi kenaikan upah minimum Buruh Migran Indonesia (BMI) di Taiwan. Nusron Wahid yang merupakan kepala BNP2TKI hadir langsung untuk memberikan sosialisasi terkait kenaikan upah minimum tersebut. Kenaikan upah ini merupakan langkah yang baik setelah 18 tahun upah BMI di Taiwan tidak naik. Sejak awal upah buruh migran
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gabungan organisasi penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia sambangi Gedung DPR RI, Selasa (18/8). Maksud kedatangan gabungan organisasi para penyandang disabilitas ini adalah untuk mendesak Panitia Kerja RUU Penyandang Disabilitas agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-undang. Dalam kesempatan ini pun, kepada para wakil rakyat di Senayan, mereka menyerahkan dukungan masyarakat lewat sebuah petisi
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa (18/8), ratusan penyandang disabilitas melakukan “Karnaval Budaya Disabiitas” guna mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas. Karnaval ini berawal dari bilangan Monumen Nasional menuju Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada pemerintah atas kemerdekaan dan persamaan hak bagi penyadang disabilitas yang masih kerap mengalami diskriminasi. Mengenakan busana daerah dari tiap
Terkait penyegelan Masjid An Nur, Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) menggelar konferensi pers di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada Jumat (10/7). Pada kesempatan itu, ada lima poin yang disampaikan Yendra Budiana, Jubir PB JAI. Menurut Yendra penyegelan itu tidak mengindahkan hak beribadah yang adalah hak mutlak yang dimiliki manusia dan siapapun
Siaran Pers Jakarta, 7 Juni 2014 -SUAKA, Jaringan Kerja Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Pengungsi, dinominasikan dalam Namati Justice Prize pada akhir Juni 2015 lalu. Namati Justice Prize adalah hadiah global yang pertama kali di dunia untuk organisasi akar rumput untuk mengapresiasi dampak, keberlanjutan dan inovasi di pemberdayaan hukum. The Justice Prize diberikan untuk menghargai
Apa yang dimaksud dengan THR? Dimana Pengaturannya? Tunjangan Hari Raya Keagamaan, yang selanjutnya disebut THR, adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan. Oleh karenanya, THR berbeda dengan gaji bulanan. THR berlaku untuk seluruh karyawan yang dibayarkan pada saat hari besar agama, yang berarti hari raya Idul
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama dengan Dompet Dhuafa, SUAKA, dan The Wahid Institute mendorong Pemerintah Indonesia untuk memerhatikan pengungsi internasional, khusunya pengungsi Rohingya. “Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk segera membentuk kerangka hukum untuk menangani masalah pengungsi dan pencari suaka,” papar Febi Yonesta dari LBH Jakarta sekaligus perwakilan SUAKA, Sabtu (20/6/2015). Febi menambahkan, para pengungsi menerima