Sidang kasus ujaran kebencian dan berita bohong Aktivis KAMI Moh. Jumhur Hidayat kembali dilanjutkan pada hari Kamis 11 Februari 2021, dengan agenda sidang pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. Putusan Sela dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Agus Widodo dan hakim anggota Nazar Effriandi
Sidang terkait kriminalisasi aktivis KAMI Jumhur Hidayat kembali dilanjutkan dengan agenda sidang mendengar Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan Tanggapan atas Eksepsi (Nota Keberatan), JPU membacakan tanggapannya di hadapan Majelis Hakim dan Tim Kuasa Hukum Jumhur yang diwakili oleh Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Sidang tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (4/2). Dalam tanggapannya,
Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaannya pada sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dengan terdakwa Jumhur Hidayat aktivis Koalisi Aksi Menyelamtkan Indonesia (KAMI), Kamis (21/21). Jumhur HIdayat terpaksa menghadapi peradilan karena cuitannya pada media sosial Twitter Oktober 2020 silam dianggap tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Hadir dalam persidangan sebagai kuasa
Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Novel Baswedan Pada Rabu, 13 Januari 2021 Presiden Joko Widodo akhirnya menyerahkan calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal Polisi Idham Azis ke DPR. Adapun nama yang diserahkan oleh Presiden adalah Kabareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebagai kandidat kuat Kapolri, tentu beragam pekerjaan rumah kepolisian telah menanti, salah satunya mengungkap
“Mengadili: Menyatakan anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang dalam dakwaan keempat Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan…” Hakim tunggal Pengadilan Negeri
(Jakarta, 1 Desember 2020) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (Taud) kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan hak tiga orang anak yang berhadapan dengan hukum (abh) untuk mendapatkan diversi dalam proses hukum pra penuntutan. Diversi merupakan bentuk pengalihan proses pidana kepada anak yang bertujuan agar tidak terjadi penghukuman yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketiga anak
LBH Jakarta mengecam keras penyerangan terhadap warga masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. LBH Jakarta menuntut kasus ini diusut secara independen transparan dan akuntabel. Jangan sampai tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota TNI. Tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum untuk kelompok tertentu di republik
Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang pidana kasus vandalisme di Tangerang (5/8). Sebelumnya, Majelis Hakim menunda persidangan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal menghadirkan Ahli ke persidangan. Senada dengan minggu sebelumnya, Hakim kembali menunda persidangan dikarenakan hal yang sama. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Terdakwa meminta hakim untuk segera melanjutkan sidang dengan agenda saksi a
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan saksi-saksi mendatangi Unit 4 Paminal Propam Polda Metro Jaya, guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya terhadap Muhammad Riski Riyanto (21) dan Rio Imanuel Adolof (23), korban pemidanaan yang