Siaran Pers Pada Senin, 19 April 2021, dua orang warga Pulau Pari yang dikriminalisasi pada 2017 lalu mengajukan Kontra Memori Kasasi terhadap upaya kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembelaan tersebut tetap diajukan meski proses kasasi sarat dengan kejanggalan dan pelanggaran prosedur yang merugikan warga Pulau Pari. Upaya pembelaan menjadi penting mengingat Memori Kasasi

Sidang Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (12/04).  Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli sosiologi hukum, Trubus Rahardiansah. Trubus merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Melalui desakan tim kuasa hukum pada persidangan kali ini, Jumhur Hidayat selaku terdakwa dapat hadir langsung dalam ruang sidang. Ahli pada persidangan ini dimintai

Siaran Pers Bersama Tim Advokasi Papua Sidang praperadilan Ruland dan Kevin memasuki sidang pembacaan permohonan pada hari ini, Senin, 12 April 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah sidang sebelumnya pada 5 April 2021 sempat ditunda karena pihak kepolisian sebagai Termohon tidak hadir. Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2021, Ruland dan Kevin ditangkap oleh Polda

Siaran Pers: Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II Masih lekat dalam ingatan kita, bagaimana ungkapan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, pada 16 Januari 2020 yang menyatakan bahwa, “Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak

Sidang Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (22/03).  Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi fakta yakni Haryadi Sukamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Seperti sidang-sidang sebelumnya, sosok Jumhur Hidayat hanya terlihat melalui layar yang ditampikan di persidangan. Jumhur tersambung secara virtual di dalam Rutan Bareskrim Polri. Pada

Hari ini merupakan peringatan Hari Kebenaran Internasional atau, “International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims”, momentum peringatan Hari Kebenaran Internasional ini diperingati dengan sangat buruk oleh pemerintah karena membuka peluang bagi mekanisme non-yudisial dalam penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan rencana membentuk

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali menyeleggarakan kegiatan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Pondok Bambu (23/02). Penyuluhan hukum kali ini diikuti oleh 10 Warga Binaan. Tema yang diusung yaitu mengenai hak-hak yang harus diperoleh warga binaan. Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini dilakukan dengan menerapkan

Siaran Pers Bersama LBH Jakarta dan LBH Masyarakat Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana amanat yang tercantum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Selain itu, sebagai

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. kasus kriminalisasi yang menimpa terdakwa Jumhur Hidayat, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) (18/21). Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, sidang kali ini ditunda karena Tim Penasihat Hukum Jumhur Hidayat dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta