Kepala Bidang Penanganan Kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur, memandang visi-misi pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang akan melibatkan militer untuk menjaga ketertiban umum sangat berbahaya. Ia melihat visi itu sebagai upaya mengeluarkan kembali militer dari barak di kehidupan sipil seperti di masa Orde Baru. ”Itu ada di visi-misi yang mereka ajukan ke KPU.

Hasil kajian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi pemilu terkait pengiriman surat yang diteken Prabowo Subianto ke sejumlah guru yang berisi permintaan memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 1 tersebut pada pemilu presiden 9 Juli mendatang. “Ini merupakan pelanggaran Pasal 41 ayat 1 (Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden –

Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Maruli Rajagukguk menyatakan Indonesia akan mengalami kemunduran jika dipimpin presiden yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Pada Pilpres, masyarakat diminta tidak menggantungkan harapan terhadap capres yang terlibat pelanggaran HAM termasuk para mantan jenderal,” kata Maruli yang menjadi juru bicara Koalisi Melawan Lupa di depan Istana Negara Jakarta,

PETISI GERAKAN RAKYAT MELAWAN LUPA Dan AKSI KAMISAN KE 357 Demokrasi dan kebebasan yang kita rayakan saat ini sesungguhnya adalah hasil dari perjuangan segenap rakyat Indonesia melawan rezim otoritarian Orde Baru. Perjuangan itu diwarnai oleh jatuhnya korban jiwa dari masyarakat dan mahasiswa. Kita semua memiliki hutang sejarah terhadap seluruh korban kasus pelanggaran HAM masa lalu,

Membangun demokrasi yang substansial merupakan cita-cita bersama seluruh warga negara. Demokrasi yang substansial menempatkan setiap warganegara untuk berpartisipasi secara baik dalam mengambil suatu keputusan bersama demi kesejahteraan bersama. Demokrasi yang substansial terwujud apabila proses pelaksanaan demokrasi menempatkan pemilih berada pada posisi yang utama. Posisi yang utama yang dimaksud adalah masyarakat disungguhkan dengan proses demokrasi yang

Jakarta, LBH Jakarta – Kamis (26/06/2014), LBH Jakarta bersama dengan Persatuan Pegiat Usaha Stasiun Jabodetabek (Perpustabek) sebagai korban pengusiran paksa PT KAI, BEM FH UI, dan BEM UI mendatangi kedua markas pemenangan calon presiden Republik Indonesia. Mereka datang untuk menyerahkan Evaluasi Pemerintahan SBY dan Rekomendasi Pedagang Stasiun Korban Pengusiran Paksa. Hal tersebut mereka lakukan sebagai

Jakarta, LBH Jakarta – (Kamis pagi 26/06/2014) suasana di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah terlihat ramai karena perwakilan dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaporkan calon presiden Prabowo Subianto. Hal ini didasari oleh beredarnya surat berisi visi dan misi calon presiden Prabowo Subianto kepada guru-guru di beberapa sekolah. “karena di dalam surat tersebut ada visi

Pemilu merupakan momentum demokrasi bagi rakyat Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 2014 nanti rakyat Indonesia akan berpartisipasi memilih pemimpin lima tahun kedepan. Kami berpandangan bahwa demokrasi akan lebih baik berjalan dengan cara memberikan pendidikan kepada rakyat sehingga cerdas dalam menentukan pilihannya. Atas pandangan tersebut LBH Jakarta berkontribusi melakukan penelusuran atau tracking terhadap kedua pasangan capres

Pemilu merupakan momentum demokrasi bagi rakyat indonesia. Pada tanggal 09 Juli 2014 rakyat Indonesia akan berpartisipasi memilih pemimpin lima tahun kedepan. Kami berpandangan bahwa demokrasi akan lebih baik berjalan dengan cara memberikan pendidikan kepada rakyat sehingga rakyat cerdas dalam menentukan pilihannya. Atas pandangan tersebut LBH Jakarta berkontribusi melakukan tracking terhadap kedua pasangan capres dan cawapres.