Pasca merebaknya wabah pandemi virus COVID-19, pelaksanaan layanan administratif pemerintahan mulai beralih ke medium platform online, yang salah satunya lewat video conference. Tak terkecuali dalam layanan pengadilan, agenda-agenda persidangan pemeriksaan perkara pun turut dilakukan secara online lewat video conference. Pengaturan layanan pengadilan secara online dan kebijakan work from home bagi pegawai pengadilan ini dituangkan dalam

Siaran Pers Bersama Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II Menguggat Jaksa Agung RI Kasus Semanggi I dan Semanggi II adalah Pelanggaran HAM Berat Keluarga korban Semanggi I dan II, Maria Katarina Sumarsih (Ibu alm. Bernardinus Realino Norma Irmawan) dan Ho Kim Ngo (Ibu alm. Yap Yun Hap) yang diwakili oleh Koalisi Untuk Keadilan Semanggi

Pers Rilis : 201 / SK – RILIS / V / 2020 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk kejadian pelarungan  jenazah 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) asal Long Xin 629. Kami juga menyayangkan respon pemerintah melalui Menteri Luar Negeri yang menyatakan bahwa hal tersebut telah sesuai prosedur. Pemerintah seharusnya paham bahwa kejadian pelarungan tersebut

LBH Jakarta mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No. M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada 6 Mei 2020. Surat Edaran tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai THR yang berlaku. Secara hukum perundang-undangan, Surat Edaran tidak

LBH Jakarta Kembali menggelar Diskusi Diponegoro melalui Zoom Webinar dengan tema Fenomena KDRT terhadap Perempuan selama Covid-19 bersama MAJU, TAF dan USAID (22/04). Diskusi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengungkap penyebab perempuan lebih rentan mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga selama Covid-19. Diskusi ini dimoderatori oleh Oky Wiratama (Pengacara Publik LBH Jakarta) dengan menghadirkan Siti Aminah

Siaran Pers Bersama Pandemi COVID-19 di Indonesia memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai ketidakmampuan fasilitas kesehatan menampung dan melayani pasien. Hasil studi yang dilakukan oleh Amrta Institute, Lokataru Foundation, YLBHI, LBH Jakarta, Rujak Center for Urban Studies dan Urban Poor Consortium mengungkapkan bahwa 88,4 % responden khawatir layanan kesehatan tidak mampu menampung warga yang sakit. Kekhawatiran

Merespon banyaknya warga yang terancam tidak memiliki tempat tinggal dan menjadi tunawisma akibat mengalami krisis pendapatan ekonomi selama wabah pandemi COVID-19, LBH Jakarta mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Jabodetabek untuk menyiapkan tempat tinggal alternatif sementara bagi seluruh tunawisma yang ada di wilayahnya. Selain beresiko terhadap keamanan dan kenyamanan diri warga tunawisma, ketiadaan tempat

Di tengah situasi Pandemi Covid-19, Sidang Citizen Lawsuit terkait buruknya kualitas udara di Jakarta tetap dilaksanakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (21/04). Agenda sidang CLS ini memasuki agenda pemeriksaan ahli. Pada persidangan ini, penggugat menghadirkan Sony Maulana Sikumbang, S.H, M.H., sebagai ahli Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia. Pada sidang yang dilaksanakan secara online dengan mekanisme

Pers Rilis  Tim Advokasi Untuk Demokrasi   Kamis, 30 April 2020. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Merah Johansyah Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) daftarkan gugatan terhadap Keputusan Presiden untuk Pembahasan RUU Omnibus Law bersama DPR melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  Gugatan ini dilayangkan