Siaran Pers Bersama YLBHI, Paritas Institute, HRWG, LBH Jakarta, PUSAD Paramadina dan beberapa individu diantaranya Zainal Abidin Badir, Siti Aminah memandang, “Surat Keputusan Bersama tentang Radikalisme di ASN ini akan sangat berdampak dan berbahaya, ini berpotensi kuat melanggar hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi aparat sipil negara dan pekerja yang bekerja di sektor pemerintah, termasuk

Berbagai kementerian, instansi, dan lembaga negara telah membuka lowongan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan mengumumkan persyaratan pelamar CPNS. Di antara sekian lembaga tersebut, beberapa lembaga dan kementerian menerbitkan informasi persyaratan pelamar CPNS yang sifatnya justru diskriminatif dan tidak sensitif terhadap kelompok minoritas rentan di Indonesia. Pada persyaratan CPNS Kejaksaan RI misalnya, syarat yang diskriminatif

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menyidangkan gugatan terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2009 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam (08/10). Agenda persidangan pada kali ini memasuki tahapan pemeriksaan bukti dari pihak tergugat dan keterangan ahli. Pihak penggugat yang diwakili LBH Jakarta menghadirkan Bivitri Susanti sebagai ahli hukum tata negara

Sidang ketiga Citizen Law Suit Gugatan Polusi Udara Jakarta kembali disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (12/09). Sidang kali ini dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan berkas tergugat dan juga masuknya penggugat intervensi. Pada akhirnya siding kali ini mesti kembali ditunda karena hingga sidang ketiga Gubernur Provinsi Banten tidak juga hadir. Forum Warga Ibu Kota Jakarta (Fakta) masuk

LBH Jakarta bersama Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota) menyelenggarakan Diskusi Diponegoro dengan tema Citizen Lawsuit Polusi Udara, di ruang terbuka Rooftop Gedung LBH Jakarta, Rabu (28/08). Diskusi ini di gelar untuk menyikapi Gugatan CLS Polusi Udara Jakarta dan penyadaran publik akan hak udara bersih. Diskusi publik ini dipandu oleh Bella seorang pemerhati lingkungan

Pemeriksaan Persiapan Gugatan dengan Nomor Perkara: 162/G/2019/PTUN-JKT terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam (Kepmenkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum) tanggal 8 Mei 2019 kembali dilanjutkan PTUN Jakarta (04/09). Sidang kali ini memasuki agenda pemeriksaan, Majelis Hakim mengonfirmasi kembali pada tergugat apabila ada perubahan atas

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam RI) mangkir di Pemeriksaan Persiapan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terkait Keputusan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan No. 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam (Kepmenkopolhukam tentang Tim Asistensi Hukum). Sesuai yang terjadwal, Pemeriksaan Persiapan Gugatan dengan Nomor Perkara: 162/G/2019/PTUN-JKT

Pada Rabu lalu (14/8), Pemerintah Indonesia melalui Tim Perumus RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa pihaknya berharap RKUHP dapat disahkan pada September 2019. Atas pernyataan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menilai bahwa RKUHP Masih Bermasalah, baik dari segi substansi ide norma maupun redaksi norma, terkhusus dalam pasal-pasal pidana terkait keagamaan. Oleh

Siaran Pers Nomor: 485/RILIS-LBH/VII/2019 LBH Jakarta Desak Pemerintah untuk Membatalkan MoU dan Menghentikan Pemberian Data Perseorangan Kependudukan kepada Lembaga-lembaga Pihak Ketiga Tanpa Izin Pemilik Data yang Berpotensi Merugikan Warga Negara Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada (22/7) menyatakan, pihaknya telah memberikan data kependudukan dan e-KTP penduduk Indonesia yang terekam oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan