Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota), gabungan individu maupun organisasi yang gigih memperjuangkan atas udara yang bersih menghadiri sidang perdana gugatan warga negara (citizen lawsuit) atas buruknya kualitas udara Jakarta hari ini (1/8) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui sidang perdana dan gugatan ini, Koalisi Ibukota menuntut agar para tergugat[1] melakukan serangkaian kebijakan untuk
Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil 104 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) telah diumumkan lulus ujian kompetensi. Pengumuman itu menarik dicermati karena memperlihatkan Pemerintahan Joko Widodo dan Panitia Seleksi Capim KPK tertutup dan tidak bersungguh-sungguh menyeleksi figur-figur terbaik untuk memimpin lembaga anti rasuah di masa depan. Sedari awal pembentukannya, Pansel telah dicurigai bermasalah
Pada tanggal 11 Juli lalu Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah resmi mengumumkan para pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, setidaknya 192 orang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Latar belakang pekerjaan pun beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, hingga sektor swasta turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.
Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan! Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Miskinkan Rakyat! Siaran Pers Buruh dan rakyat yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) menolak dengan tegas rencana pemerintah dan usulan pengusaha untuk melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Usulan revisi yang dimotori oleh pengusaha terhadap undang-undang yang mengatur setidaknya ratusan juta kaum
Siaran Pers Bersama Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Bahari Respon Perampasan Ruang Hidup Melalui Perda Zonasi, Aliansi Masyarakat Buka Posko Pengaduan Masyarakat Pesisir. Jakarta, 11 Juli 2019 — Aliansi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Bahari membuka posko pengaduan masyarakat guna merespon disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir
Rilis Bersama Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah memutuskan untuk menempuh jalur renegosiasi kontrak dalam upaya penghentian swastanisasi air Jakarta. Hal ini diputuskan setelah Anies Baswedan menerima hasil kajian Tim Tata Kelola Air. Langkah ini tidak sejalan dengan Konstitusi dan Putusan MK tahun 2015 dimana negara semestinya mengambil
Siaran Pers Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan Terkait rencana Pemerintah untuk segera mengesahkan R KUHP sekitar akhir Juli 2019 Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan berpendapat meskipun ada perkembangan baik terkait delik-delik keagamaan, namun masih ada pasal-pasal yang menimbulkan kekuatiran apabila diberlakukan. Pasal-pasal ini adalah: Pasal 2 RKUHP. Hukum yang hidup dalam masyarakat yang
Siaran Pers Koalisi Selematkan Teluk Jakarta Jakarta, 21 Juni 2019. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menyatakan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di atas Pulau C dan Pulau D adalah langkah mundur. Penerbitan IMB tidak hanya mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir dan lingkungan, tetapi juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dari
19 April 2019, berita mengejutkan datang dari Malaysia. Ambika Shan, majikan pelaku penganiayaan Adelina Sao diputus bebas murni oleh Pengadilan Tinggi Malaysia. Adelina Sao, pekerja migran perempuan asal NTT yang diselamatkan dari rumah majikannya dengan kondisi luka parah disekujur tubuhnya dan kekurangan gizi. Ia meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit Malaysia. Majikan