Rilis Media Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) 22 Desember 1992 pada sidang umum PBB ke-47 di Rio De Janeirio, Brazil disepakati bahwa pada tanggal 22 Maret sebagai hari air sedunia. Peringatan hari air sedunia baru mulai diperingati pada tahun 1993 oleh Negara-Negara anggota PBB. Hari ini, tepat peringatan ke-28 hari air internasional juga
Siaran Pers Rabu (17/03) LBH Jakarta bersama Kantor Staf Presiden melaksanakan audiensi daring pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Audiensi ini disambut langsung oleh Jaleswari Pramodhawardani selaku Kepala Deputi V Kantor Staf Presiden, beliau menyambut perwakilan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, LBH Jakarta, serta LBH Kantor lainnya. Audiensi ini ditujukan kepada Kantor Staf Presiden
Siaran Pers LBH Jakarta Rilis Media : 172/RILIS-LBH/III/2021 Bertepatan dengan hari konsumen internasional, LBH Jakarta bersama Para Korban Pinjaman Online mengajukan Notifikasi kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Presiden Republik Indonesia, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah lebih dari 2 tahun upaya mendorong kebijakan yang memberikan perlindungan hukum
Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (03/03). Agenda persidangan yang dijadwalkan pada pukul 08.30 WIB terpaksa terlambat hingga pukul 11.00 WIB akibat menunggu saksi yang dijanjikan Tergugat I (Presiden Republik Indonesia). Meski Para Pihak telah menunggu lama Tergugat I
Siaran Pers Bersama LBH Jakarta dan LBH Masyarakat Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana amanat yang tercantum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Selain itu, sebagai
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada dua hal
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut,
Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan Pada 12 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UUPSDN). Dengan dasar
Pers Rilis Nomor 61/RILIS-LBH/II/2021 LBH Jakarta mengingatkan pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk serius memastikan upaya penanggulangan bencana banjir Jabodetabek berjalan dan mengevaluasi berbagai kebijakan pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengancam keselamatan