Siaran Pers Fraksi Rakyat Indonesia/FRI 26 April 2020 Teror kepada Rakyat Harus Dihentikan, Segera! FRI: 4 Pola Digunakan untuk Berangus Suara Kritis JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) melihat kemunduran Demokrasi semakin parah. Setidaknya sejak Februari 2020 teridentifikasi beberapa pola untuk memberangus suara kritis, baik yang dialamatkan kepada RUU

Siaran Pers Bersama SAFEnet, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, KontraS, AMAR, ICW, Lokataru, AJAR, Amnesty International Indonesia, ICJR Jakarta, 23 April 2020 Ravio Patra, seorang peneliti kebijakan publik dan pegiat advokasi legislasi yang sering menyuarakan kritik-kritik terhadap jalannya pemerintahan ditangkap kemarin malam, 22 April 2020, sekitar pukul 21.00 – 22.00 WIB. Sebelumnya melalui akun twitter

Zulkarnaen, seorang kakek berusia 75 tahun diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (29/10). Majelis Hakim menyatakan Zulkarnaen melanggar Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Zulkarnaen dilaporkan oleh Julda dan Elda selaku ahli waris karena memasuki pekarangan rumah orang lain tanpa izin. Atas laporan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara

Sidang kasus yang dialami seorang lansia bernama Zulkarnaen (75) yang dituduh memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, dilanjutkan Selasa (01/10) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda pada persidangan kali ini adalah pembacaan pledoi atau pembelaan yang diajukan oleh kuasa hukum dan terdakwa. Pengacara Publik LBH Jakarta Shaleh Al Ghifari selaku penasihat hukum terdakwa Zulkarnaen membacakan

Pada Rabu lalu (14/8), Pemerintah Indonesia melalui Tim Perumus RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa pihaknya berharap RKUHP dapat disahkan pada September 2019. Atas pernyataan tersebut, Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan menilai bahwa RKUHP Masih Bermasalah, baik dari segi substansi ide norma maupun redaksi norma, terkhusus dalam pasal-pasal pidana terkait keagamaan. Oleh

Reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya membawa dampak negatif bagi ekosistem, tetapi juga bagi masyarakat yang kelangungan hidupnya bergantung pada kawasan tersebut. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah semakin sulitnya nelayan di Teluk Jakarta untuk mendapatkan tangkapan ikan. Belum lagi, upaya-upaya pembungkaman yang dilakukan pengembang kepada warga yang kritis menentang proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Siaran Pers Tim Advokasi Gabungan LBH Jakarta – LBH Lintas Nusantara Tim Kuasa Hukum Korban Kriminalisasi Bank Mega Bacakan Eksepsi Di Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rabu (05/12/18) sore hari, Tonggam R.M. Simamora (korban kriminalisasi tuduhan pemalsuan dokumen) menjalani agenda persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ada pun agenda sidang tersebut adalah pembacaan eksepsi (nota

Nelayan Pulau Pari Bebas (Lagi), Kriminalisasi Harus Dihentikan, Polisi dan Jaksa Harus Dihukum Koalisi Selamatkan Pulau Pari meminta Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk memeriksa bawahannya di Kepolisian Resor Kepulauan Seribu yang diduga telah melakukan serangkaian kriminalisasi terhadap aktor-aktor yang vokal menentang perampasan tanah warga Pulau Pari. Hal ini harus segera dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan

Siaran Pers Nelayan Pulau Pari Dibebaskan Pengadilan Tinggi Jakarta, Kriminalisasi Harus Dihentikan Koalisi Selamatkan Pulau Pari menghimbau kepada Kepolisian Resor Kepulauan Seribu untuk menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan Pulau Pari. Pekan lalu 3 (tiga) orang nelayan Pulau Pari diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Koalisi juga mendesak kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membebaskan Sulaiman,