Satu tahun berselang sejak disahkannya UU Cipta Kerja oleh DPR, berbagai persoalan akibat hilangnya ketentuan jaminan-jaminan dasar masyarakat terkait penghidupannya terus bermunculan. UU usulan Presiden yang diklaim dapat mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan terciptanya lapangan pekerjaan terbukti justru menggerogoti hak-hak dasar masyarakat yang sebelumnya terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang direvisi melalui UU Omnibus Law Cipta
Pada 30 Maret 2021, empat Kementerian yang mengurusi persoalan pendidikan dan penanganan Covid-19 menerbitkan pengaturan Surat Keputusan Bersama Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 (SKB 4 Menteri). Peraturan tersebut menjadi dasar upaya penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) untuk satuan pendidikan setelah 1 tahun sebelumnya diselenggarakan dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Koalisi Selamatkan Anak Indonesia sampaikan surat desakan beserta kertas kebijakan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT). Koalisi Selamatkan Anak adalah Koalisi interdisipliner dan antar profesi yang berfokus pada keselamatan anak dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19. Koalisi menilai kebijakan PTMT tanpa syarat vaksinasi dan standar epidemiologis yang ketat
Semenjak meroketnya angka positif Covid-19 pada pertengahan (Juni-Juli) tahun 2021, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat untuk membatasi mobilisasi dan aktivitas warga demi mencegah meluasnya penyebaran virus Covid-19. Setelahnya ketika memasuki akhir Juli dan awal Agustus, Pemerintah kemudian mulai melonggarkan pembatasan mobilisasi dan aktivitas warga secara bertahap. Kebijakan pelonggaran ini dilandasi dengan data turunnya angka kasus
Kecaman Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Pada Rabu, 22 September 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, melaporkan Haris Azhar Direktur Lokataru dan Fatia Maulidiyanti Ketua KontraS ke Polda Metro Jaya. Laporan Menko Marves Luhut teregister dengan nomor: STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021. Menko Marves Luhut melaporkan Haris Azhar dan Fatia dengan
Kepada Yth. Gubernur Jawa Barat/Bupati Bekasi/Camat Tarumajaya Kami meminta Bapak segera perintahkan penghentian upaya penggusuran paksa yang akan dilakukan terhadap warga Jalan Marunda Makmur, Kampung Tanah Baru, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada hari Rabu, 22 September 2021! Warga Jalan Marunda Makmur, Kampung Tanah Baru, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berjumlah 65 KK yang terdiri dari 32
YLBHI dan 16 Kantor LBH mengutuk keras teror penyerangan bom Molotov di kantor LBH Yogyakarta pada Sabtu, 18 September 2021 dini hari. Serangan ini adalah bentuk teror terhadap perjuangan masyarakat untuk keadilan dan ancaman bagi organisasi bantuan hukum serta para pemberi bantuan hukum yang juga bagian dari pembela hak asasi manusia (human right defender). Kami
Sidang Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Agenda sidang pada Kamis, 16 September 2021 adalah pemeriksaan Terdakwa Jumhur Hidayat yang merupakan babak terakhir dari pembuktian dalam proses persidangan. Sidang dimulai dengan Majelis Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan pertanyaannya kepada Jumhur Hidayat. Tim Jaksa Penuntut Umum menanyakan apa motif atau maksud
Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya pengendalian kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta dengan perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst telah memasuki agenda pembacaan putusan oleh majelis hakim. Sidang dengan agenda pembacaan putusan dilaksanakan setelah mengalami 8 kali penundaan sidang. Persidangan pembacaan putusan yang dilakukan secara tatap muka dihadiri oleh oleh kuasa hukum warga yaitu